Liputan6.com, Medan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengimbau agar Pamong Praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), mendukung Nawacita program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Kehadiran Pamong Praja IPDN diharapkan bisa membangun Indonesia dari pinggiran, seperti yang diprogramkan dalam Nawacita," ujar Mendagri yang diwakili Gubernur IPDN H Ermaya Suradinata di Medan, Senin, 23 Oktober 2017.
Advertisement
Seperti dilansir Antara, imbuan tersebut disampaikan saat menyerahkan 87 PNS lulusan IPDN angkatan XXIII 2016, kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten atau kota setempat.
Mendagri mengatakan, untuk membangun dari pinggiran memang diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"Jadi penempatan lulusan IPDN di daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah, dalam rangka pengembangan wilayah dan memajukan daerah," kata dia seperti dikutip Antara.
Mendagri menegaskan, penempatan lulusan IPDN Angkatan XXIII ditetapkan melalui Peraturan Mendagri Nomor 78 Tahun 2017, tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Peraturan itu ditetapkan sebagai bentuk komitmen Mendagri dalam menyiapkan kader terbaik, guna memperkuat pembangunan di pusat dan daerah, khususnya di wilayah perbatasan.
Lulusan IPDN, kata Mendagri, harus dapat menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di perbatasan.
"Lulusan IPDN harus melayani masyarakat dengan baik di perbatasan atau di daerah terluar," ujar Tjahjo.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Agen Perubahan
Sementara, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekda Ibnu S Hutomo berharap, alumni IPDN yang ditempatkan di Pemprov Sumut dan 33 kabupaten atau kota, mampu membenahi masalah birokrasi di daerah.
"Lulusan IPDN juga diminta menjadi sosok birokrat yang sanggup melayani, membawa pemerintahan bersih dan menjadi agen perubahan," kata dia, pada kesempatan yang sama.
Erry mengimbau agar kepala daerah dapat menjadikan lulusan IPDN sebagai pemikir dalam formulasi kebijakan dan pelaksana dalam implementasi kebijakan. Serta mengevaluasi kebijakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
"Tunjukan kepada masyarakat bahwa lulusan IPDN adalah PNS yang memiliki kapasitas dan integritas yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar dia.
Gubernur Sumut juga mengimbau agar lulusan IPDN bisa memahami budaya tempat mereka ditugaskan.
Advertisement
