Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa politik anggaran memang diperlukan oleh seorang kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya.
Namun, dia meminta agar politik anggaran tidak lagi memakai pola yang lama dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Advertisement
"Politik anggaran perlu tapi pola pemakaian APBD jangan lagi pakai pola lama. Kalau ada misalnya anggaran Rp1 triliun itu langsung dibagi ke dinas-dinas," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada kepaladaerah seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selas (24/10/2017).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pola lama tersebut tetap digunakan, jika APBD satu daerah diberikan tambahan 10 persen oleh pemerinatah pusat.
"Kebanyakan seperti itu. Dan itu lebih banyak kepala dinas keuangan. (kalau) sekarang badan keuangan daerah dan Bappeda," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar kepala daerah memiliki program prioritas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Misalnya, fokus pada pembangunan infrastruktur yang ditargetkan rampung dalam dua tahun.
"Jadi barangnya akan kelihatan, itu tugasnya pemimpin daerah di situ. Misalnya mau buat pasar dan saya minta pasar ini harus rampung dan Bapak atau Ibu akan meninggalkan yang baik. Jangan diecer-ecer (anggarannya). Tidak akan nampak itu anggarannya kemana," tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, tugas seorang kepala daerah adalah melobi DPRD untuk mendukung seluruh program prioritas dalam masa kepemimpinannya.
"Kalau tidak bisa artinya bapak itu nggak kuat, nggak strong," pungkas dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
