Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, melaporkan bahwa di tahun 2017 ini pemerintah Jokowi-JK berhasil menekan angka kemiskinan hingga dibawah 11 persen.
“Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25 persen di awal pemerintahan menjadi 10,64 persen di tahun 2017,” ujar Menko PMK, Puan Maharani dalam konferensi pers laporan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK, Minggu (22/10) di Kantor Staf Presiden Jakarta.
Advertisement
Dalam hal persentase, Puan mengutarakan bahwa penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.
“Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017,” tambah Menko PMK.
Mengenai kesejahteraan masyarakat, Menko PMK menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40 persen masyarakat terbawah.
Sementara itu, Program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) diketahui bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat.
Sebelumnya Puan Maharani juga melaporkan bahwa di tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70.1 pada 2016.
Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.
“Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah. Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat," jelas Puan.
Powered By:
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
