Mendagri Heran Masih Ada Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Tjahjo juga mengaku heran, padahal Taufiqurrahman sebelumnya juga pernah berurusan dengan KPK pada akhir 2016.

oleh Achmad Sudarno diperbarui 27 Okt 2017, 05:08 WIB
Mendagri, Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan akhir Pemerintah saat sidang paripurna pengesahan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perppu Ormas di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Bogor - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku heran dengan banyaknya pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum. Pejabat daerah terbaru yang tertangkap KPK adalah Bupati Nganjuk, Jawa Timur.

"Masih ada yang korupsi ini apakah yang salah sistem?" kata Tjahjo usai memberi kuliah umum di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Kamis (26/10/2017).

Tjahjo menilai, banyaknya pejabat daerah tersangkut hukum karena kesalahan dari individunya masing-masing.

Dia mengatakan, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 25 Oktober 2017. Satu hari sebelum ditangkap, Taufiqurrahman sempat hadir mengikuti arahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

"Jam 3 sore dia masih di Istana bersama Pak Presiden. Besok malemnya ditangkap," kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengaku heran, padahal Taufiqurrahman sebelumnya juga pernah berurusan dengan KPK pada akhir 2016, atas kasus korupsi APBD Nganjuk 2009-2015.

"Tapi pada waktu itu dia menang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ungkap Tjahjo yang mengaku kenal baik dengan tersangka.

Menurut dia, kepala daerah yang terjerat kasus hukum rata-rata orang yang memiliki prestasi dan sukses memimpin daerahnya. "Dia (Bupati Nganjuk) bisa menjabat dua periode," kata dia.

Begitu juga Bupati Batubara Arya Zulkarnaen, yang terjerat kasus hukum adalah orang yang sukses.

Meski banyaknya pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum, Tjahjo tidak akan melakukan intervensi. Justru dia sangat mendukung kinerja lembaga KPK untuk memberantas korupsi.

"Sejauh ini sudah berkoordinasi dengan KPK itu agar tidak ada lagi pejabat yang terlibat kasus korupsi. Termasuk, mempetakan area dan daerah yang rawan korupsi," terang Tjahjo Kumolo

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya