Liputan6.com, Jakarta MPR tidak mungkin bekerja sendiri dalam melakukan sosialisasi, karena jumlah anggota MPR terbatas. Mereka disibukkan oleh aktivitasnya di DPR dan DPD, sebab anggota MPR juga merangkap anggota DPR dan DPD.
Hal-hal yang perlu disosialisasikan adalah persoalan mendasar. Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yang memerintahkan Pimpinan MPR RI menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia.
Ketika menjadi pimpinan MPR dalam Periode 2004-2009 dan 20014-2019, Hidayat Nur Wahid selalu menyampaikan pentingnya sosialisasi Pancasila kepada Pemerintah. Ia pun bersyukur dalam masa Presiden SBY dan Joko Widodo, idenya disambut dengan baik dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Hidayat berharap respons baik pemerintah itu bisa semakin mengokohkan Pancasila dan bisa hadir dalam kehidupan.
Pernyataan itu disampaikan dirinya saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR yang juga dihadiri anggota MPR RI, Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Marli, dan Ketua JSIT Kutai Kartanegara, Safaruddin Pabonglean, serta 600 peserta sosialisasi yang terdiri dari para pelajar, pendidik, dan tokoh masyarakat, di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kaltim, Minggu (29/10/2017).
Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid menyampaikan tatanan kehidupan bangsa Indonesia dibangun atas dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mengatakan, pemahaman tentang konsep kebangsaan merupakan hal yang fundamental untuk diketahui setiap anak bangsa.
"Kesadaran dan pemahaman kebangsaan penting ditanamkan kepada warga negara," ujar Hidayat.
Dalam sambutanya, Ketua JSIT Kutai Kartanegara, Safaruddin Pabonglean, mengatakan bahwa tujuan digelarnya acara tersebut adalah untuk dengarkan langsung dari MPR tentang dasar negara yang bisa dibumikan untuk anak-anak di sekolah.
Ia menegaskan, dasar negara, seperti Pancasila merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Safaruddin pun mendorong anak-anak didik di JSIT untuk memiliki wawasan kebangsaan dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata.
JSIT, lanjutnya, tengah merancang skema penanaman nilai kebangsaan bagi anak-anak didik yang tidak sekadar dihapal, tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Anak-anak harus memahami nilai-nilai kebangsaan karena mereka harus tahu kemerdekaan negara ini diraih oleh darah-darah para syuhada," kata Syafarudin.
Sekretaris Daerah Kutai, Marli, yang mewakili Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas keberagaman di Kutai Kartanegara yang sedang membenahi diri.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang melaksanakan sosialisasi tersebut agar dapat menecerdasan, juga berkontribusi membentuk pribadi generasi muda Kutai Kartanegara yang berkarakter, bertanggung jawab, dan penuh nilai-nilai keberagaman.
(*)
