Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus menggeber pembangunan listrik 35 ribu Megawatt (MW) hingga 2019. Dengan pasokan setrum berlimpah ini, pengembangan motor dan mobil listrik di Indonesia bakal berjalan mulus.
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, PT PLN sudah menyiapkan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di sejumlah lokasi. Targetnya di kantor-kantor PLN dan kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.
"Memang jumlahnya belum banyak. Tapi kan sebetulnya PLN dari dulu sudah bangun buat pengisian listrik UMKM, misalnya untuk warung di jalan. Mereka bayar pakai pulsa gitu," tutur Andy saat ditemui di Gandaria City, Jakarta, seperti ditulis Senin (30/10/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia mengaku belum menghitung total kebutuhan listrik apabila mobil dan motor listrik mulai diproduksi massal. Namun demikian, pihaknya meyakini pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW di seluruh Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kendaraan listrik.
"Belum tahu jumlahnya berapa. Sekarang kita lagi bangun 35 ribu MW karena nanti beroperasi LRT, MRT, dan kendaraan listrik lain. Riskan kalau cadangan listrik di Jakarta cuma 30 persen, makanya di Jawa lebih banyak dibangun pembangkit listrik," jelas dia.
Hingga 2019, Andy optimistis, pembangunan listrik dari 35 ribu MW akan tuntas sekitar lebih dari 29 ribu MW. Sisanya sekitar 6 ribu MW akan dikejar secara bertahap di periode selanjutnya.
"Dengan pasokan listrik sebesar itu, demand dari MRT, LRT, dan mobil listrik bisa terpenuhi," ujar dia.
Pemerintah dan PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan secara bertahap guna mendukung pengembangan motor dan mobil listrik di Indonesia. "Ini bertahap, tidak lucu kalau SPLU sudah dibangun, tapi tidak ada mobil dan motor listriknya. Jadi pelan-pelan bertahap," kata Andy.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Mobil Listrik Siap Mengaspal di Jakarta pada 2018
Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pengoperasian mobil listrik secara massal dapat berjalan tahun depan di kota-kota besar, khususnya di Jakarta sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk mewujudkannya, perlu dukungan insentif dari Kementerian/Lembaga terkait, termasuk peran serta akademisi dalam pengembangan mobil listrik.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi Kemenhub, Prasetyo Boeditjahjono mengungkapkan, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penerapan Mobil Listrik sudah selesai. Selanjutnya saat ini, tinggal menunggu tandatangan Presiden.
"Rancangan Perpres sudah jadi, tinggal diteken. Beberapa kementerian juga harus memberikan kebijakan khusus, seperti Kementerian Keuangan untuk pajaknya (PPnBM nol persen), Kementerian ESDM, Kementerian Ristekdikti, BPPT, serta akademisi dalam produksi, pengembangan, dan melaksanakan kebijakan ini," kata dia di Gandaria City, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2017.
Prasetyo menuturkan, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu mengembangkan kendaraan listrik. Semuanya ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, terkait insentif.
Sebagai contoh di Amerika Serikat (AS), penyelenggaraan kendaraan listrik didukung dengan pemberian insentif pajak federal sebesar US$ 7.500 per kendaraan. Kemudian di Denmark, ada pembebasan pajak registrasi dan pajak sirkulasi tahunan, serta pembebasan biaya parkir.
Di Norwegia misalnya, ada insentif bagi pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) 10 ribu NOK per parkir, bebas uang parkir di pusat kota dan uang tol, 400 stasiun menyediakan listrik dan parkir gratis, dan penerapan pajak emisi.
Untuk mobil listrik, Prasetyo mengakui, dapat beroperasi pada tahun depan, khususnya di wilayah Jakarta. Sementara untuk motor listrik, diharapkannya bisa mengaspal secara massal di akhir tahun ini.
"Tahun depan diharapkan bisa jalan (mobil listrik). Itu sesuai perintah Presiden. Mudah-mudahan di akhir tahun anggaran tahun ini, mulai ada kendaraan motor listrik di Indonesia, khususnya di Jakarta," jelas dia.
Prasetyo mengatakan, kehadiran mobil listrik di Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena sesuai dengan Nawa Cita Presiden dan Peraturan Presiden tentang rencana energi nasional, di samping mengurangi pencemaran udara akibat emisi gas buang dari Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga bisa mencapai zero emisi.
"Dari Kemenhub, transportasi apa pun termasuk mobil atau motor listrik harus mengutamakan keselamatan. Jadi kita akan uji karena ini barang baru, serta uji berkala seperti mobil atau motor pada umumnya," ujar dia.
Advertisement
