Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah segera mendatangkan 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia senilai US$ 1,145 miliar. Finalisasi pengadaan pesawat akan dilakukan dalam waktu dekat.
Demikian kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong di Kantor Pusat BKPM, Senin (30/10/2017). "Jadi begini, nilai pengadaan Sukhoi Rusia US$ 1,145 miliar," kata Thomas.
Thomas menuturkan, pengadaan tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet. "Tapi sudah diputuskan di kabinet kita segera memfinalkan pengadaan Sukhoi, pesawat tempur dari Rusia yaitu 11 unit," ujar dia.
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Industri Pertahanan, ada ketentuan pengganti (offset) sebanyak 85 persen dari pengadaan. 85 persen terpenuhi melalui imbal dagang dan investasi.
Dari 85 persen sebanyak 50 persen dipenuhi oleh imbal dagang. Ia menuturkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk mengekspor berbagai komoditas antara lain karet dan kelapa sawit.
Sisanya sebanyak 35 persen dari nilai pengadaan akan dipenuhi melalui kontrak investasi. Thomas mengatakan, Rusia akan investasi dalam bentuk pabrik suku cadang dan bengkel pesawat tempur.
"35 persen dari 85 persen akan dipenuhi kontrak investasi. Berarti Rusia akan investasi ke Indonesia untuk membangun pabrik suku cadang, pabrik komponen, dan industri maintenance, repair, ovehaul (MRO)," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kelanjutan RI Bakal Barter Sukhoi dengan Komoditas
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, saat ini pihak Indonesia masih terus menunggu jawaban dari Rusia soal komoditas perkebunan yang dibutuhkan dalam proses barter pesawat Sukhoi SU-35.
Dia mengungkapkan, hingga saat ini pihak Rusia belum memberikan kepastian soal komoditas apa saja yang diinginkan untuk bisa dibarter dengan pesawat tempur tersebut. Namun, dia berharap Rusia segera memberikan jawaban agar komoditas yang diinginkan bisa segera disiapkan.
"Ya, tinggal tunggu mereka (Rusia) saja. (Komoditasnya) Belum ditentukan," ujar dia di Hotel JW Marriot, Jakarta, Senin 2 Oktober 2017.
Sementara terkait dengan keinginan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, agar proses perjanjian jual-beli tersebut selesai pada akhir tahun ini, Enggartiasto menyatakan hal tersebut tergantung jawaban dari Rusia.
"(Selesai di Desember 2017?) Ya kalau bisa, tergantung mereka. Kalau mereka selesai (memberikan jawaban), ya selesai," kata dia.
Selain itu, menurut Enggartiasto, tidak perlu ada penandatangan perjanjian lagi antara Indonesia dan Rusia untuk mempercepat proses ini. Sebab, semuanya telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) pada Agustus lalu.
"Sudah MoU, enggak perlu agreement," ujar dia.
Advertisement
