Pemakaian Kendaraan Listrik Dapat Tekan Impor Minyak

Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan, bila kendaraan sudah banyak menggunakan bahan bakar listrik akan dukung kemandirian energi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 30 Okt 2017, 20:12 WIB
Stasiun pengisian mobil listrik.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada impor minyak, salah satu dengan mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Cara ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, saat ini produksi minyak mentah Indonesia mencapai 800 ribu barel per hari (bph), sementara konsumsi BBM mencapai 1,6 juta bph.

Untuk menutupi kekurangan produksi minyak mentah dalam negeri, dipasok dari impor. Jika penggunaan kendaraan listrik sudah masif, diharapkan dapat meredam kenaikan impor minyak.

"Kita bisa sekurangnya tidak naik, minyak kita produksi 800 ribu barel, konsumsi kita 1,6 juta," kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Jonan melanjutkan, jika kendaraan sudah banyak yang menggunakan bahan bakar listrik, akan mendorong kemandirian energi. Lantaran listrik tersebut berasal dari pembangkit yang bahan bakar berasal dari dalam negeri antara lain gas, batu bara, air, dan lain lain.

‎"Ini sesuai dengan KEN (Kebijakan Energi Nasional) sesuai arahan Pak Presiden kita upaya kemandirian energi nasional," ujar Jonan.

‎Untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik perlu ada insetif, Jonan pun mengusulkan kendaraan listrik dibebaskan pajak dan biaya nama dalam rancangan Peraturan Presiden tentang pengembangan kendaraan listrik.

"Saya kira pajak kendaraan dan bea balik nama dibebaskan," tutur Jonan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 


Proyek Listrik 35 Ribu MW Bantu Pengembangan Mobil Listrik

Sebelumnya Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus menggeber pembangunan listrik 35 ribu Megawatt (MW) hingga 2019. Dengan pasokan setrum berlimpah ini, pengembangan motor dan mobil listrik di Indonesia bakal berjalan mulus.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng mengungkapkan, PT PLN sudah menyiapkan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di sejumlah lokasi. Targetnya di kantor-kantor PLN dan kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.

"Memang jumlahnya belum banyak. Tapi kan sebetulnya PLN dari dulu sudah bangun buat pengisian listrik UMKM, misalnya untuk warung di jalan. Mereka bayar pakai pulsa gitu," tutur Andy saat ditemui di Gandaria City, Jakarta, seperti ditulis Senin 30 Oktober 2017.

Dia mengaku belum menghitung total kebutuhan listrik apabila mobil dan motor listrik mulai diproduksi massal. Namun demikian, pihaknya meyakini pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu MW di seluruh Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kendaraan listrik.

"Belum tahu jumlahnya berapa. Sekarang kita lagi bangun 35 ribu MW karena nanti beroperasi LRT, MRT, dan kendaraan listrik lain. Riskan kalau cadangan listrik di Jakarta cuma 30 persen, makanya di Jawa lebih banyak dibangun pembangkit listrik," jelas dia.

Hingga 2019, Andy optimistis, pembangunan listrik dari 35 ribu MW akan tuntas sekitar lebih dari 29 ribu MW. Sisanya sekitar 6 ribu MW akan dikejar secara bertahap di periode selanjutnya.

"Dengan pasokan listrik sebesar itu, demand dari MRT, LRT, dan mobil listrik bisa terpenuhi," ujar dia.

Pemerintah dan PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan secara bertahap guna mendukung pengembangan motor dan mobil listrik di Indonesia. "Ini bertahap, tidak lucu kalau SPLU sudah dibangun, tapi tidak ada mobil dan motor listriknya. Jadi pelan-pelan bertahap," kata Andy.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya