Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat kordinasi membahas pengamanan Pilkada Papua 2018.
"Khusus Papua kita sharing untuk pengamanan yang kondusif dan damai. Hasil ini akan saya kordinasi ke KPU, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu," kata Wiranto di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).
Advertisement
Rapat melibatkan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen George Elnadus Supit. Selain itu turut hadir pula Wakil Kepala BIN Teddy Laksamana. Mereka dipanggil Wiranto untuk memaparkan eskalasi yang meningkat di Papua, seperti eksistensi para kelompok bersenjata.
"Kita melihat beberapa daerah memiliki indeks kerawanan yang cukup tinggi. Kita lihat apakah itu ada kesengajaan? kita tidak boleh berhenti dan diam," tegas Wiranto.
Untuk itu Wiranto meminta dilakukan pengusutan dan penindakan tehadap indikasi tersebut.
"Ini kan kriminal. Ini kita kejar kalau ada kelompok berjsenjata di Indonesia melakukan aksi seperti itu," kata Wiranto.
Saksikan vidio pilihan di bawah ini:
Butuh 7 Kompi Tambahan
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, pihaknya membutuhkan tujuh kompi tambahan personel polisi untuk pengamanan Pilkada Papua 2018. Pasukan tambahan itu akan disebar ke seluruh wilayah saat kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara.
Boy menyebutkan kekuatan personel untuk pengamanan jelang Pilkada Serentak 2018 masih sepertiga dari jumlah keseluruhan yang berjumlah 14 ribu personel.
Kemudian, pengerahan pengamanan lainnya akan berjenjang hingga dua pertiga kekuatan, hingga pasukan tambahan lainnya dapat dikerahkan.
"Sampai saat ini tiga daerah rawan kami waspadai, seperti Kabupaten Jayawijaya, Mimika, dan Paniai," kata Boy Rafli.
Polda Papua bersama muspida setempat juga membentuk tim mediasi. Tim tersebut bersifat ad hoc untuk menyelesaikan konflik pilkada di tengah masyarakat di Papua.
Advertisement
