Liputan6.com, Madrid - Sembilan pejabat Catalonia yang dipecat pasca-pengumuman deklarasi kemerdekaan, hadir di Pengadilan Tinggi Spanyol, Audiencia National, untuk menghadapi tuduhan pemberontakan dan penghinaan pada 2 November 2017.
Namun, Mantan Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont dan empat pejabat lain, tak menghadiri persidangan yang dilakukan di Madrid itu. Karena tak mengindahkan perintah tersebut, Jaksa bisa memerintahkan penangkapan mereka.
Puigdemont yang saat ini berada di Belgia, menyebut pengadilan itu sebagai 'pengadilan politik'. Ia sebelumnya sudah mengatakan bahwa dirinya tak akan datang ke Madrid.
Baca Juga
Advertisement
"Panggilan tersebut adalah bagian dari proses yang tak memiliki dasar hukum dan hanya berusaha menghukum gagasan. Ini adalah pengadilan politik," ujar Puigdemont dalam sebuah pernyataan seperi dikutip dari BBC, Kamis (2/11/2017).
Dalam pengadilan itu, mereka belum dijatuhi hukuman resmi. Seorang hakim harus memutuskan apakah pejabat tersebut harus dipenjara sambil mengunggu penyelidikan -- berpotensi mengarah pada sebuah persidangan.
Hakim juga bisa memberi mereka jaminan bersyarat dan memerintahkan untuk menyerahkan paspor mereka.
Menurut surat kabar La Vanguardia, saat ini Puigedemont tinggal di Belgia, di samping empat pejabat Catalonia lainnya.
Ketidakhadiran Puigdemont Memperburuk Keadaan
Anggota Parlemen Catalonia, Joan Josep Nuet, mengatakan pada Rabu 1 November 2017 bahwa ketidakhadiran Puigdemont dapat memberburuk keadaan bagi mereka yang mengikuti perintah pengadilan.
"Sikap pemimpin (Catalonia) dan pemerintah dalam beberapa hari terakhir benar-benar tidak maksuk akal, hanya berhasil menciptakan kebingungan lagi," ujar Nuet kepada Catalunya Radio.
Puigdemont sebelumnya mengatakan akan kembali ke Spanyol jika ia dan rekan-rekannya menerima jaminan pengadilan yang adil. Sementara itu Madrid menegaskan bahwa pihaknya tak memiliki pengaruh atas pengadilan negara tersebut.
Spanyol dicengkeram oleh krisis konstitusional sejak digelarnya referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober 2017. Pemerintah Spanyol menganggap referendum itu ilegal.
Pekan lalu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memecat Carles Puigdemont dan membubarkan Parlemen Catalonia. Ia juga menyeruskan diadakannya pemilihan ulang pada 21 Desember 2017.
Sebelumnya, pada Senin 30 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Spanyol mengatakan bahwa sejumlah pejabat tinggi Catalan dapat menerima tuduhan melakukan pemberontakan dan penghasutan serta penyalahgunaan -- pelanggaran yang dapat menerima hukuman penjara 30 tahun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
