Kabareskrim Bakal Sikat Terus Pungli Penghambat Investasi

Liputan6.com, Jakarta Kepala Bareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto akan terus memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang menghambat investasi di Indonesia. Pernyataan tersebut menyusul keluhan pengusaha yang mengaku masih ada pungli-pungli dalam upaya percepatan izin berusaha di pusat maupun daerah.

"Ya nanti kita sabet lagi (pungli). Kita terus memonitor secara rutin," tegas Ari Dono saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo menuturkan pemerintah akan membuat Satuan Tugas (Satgas) di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan (Menkeu).

"Nanti kita buat satgas percepatan izin usaha di bawah Menko Bidang Perekonomian. Ada juga Menkeu yang lebih banyak memberi insentif fiskal, seperti pajak, bea masuk, dan lainnya," jelas dia.

Pembentukan satgas ini, diakui Mardiasmo, untuk mendukung sistem perizinan berusaha terintegrasi atau single submission di pusat dan daerah pada 2018.

"Jadi itu bisa di-tracking, misalnya pengeluaran izin sampai di mana. Itu single submission di Maret 2018. Perizinan antara pusat dan daerah jadi satu kesatuan," terangnya.

Sebelumnya, CEO Sogo Indonesia Departement ‎Store, Handaka Santosa, mengaku memang merasakan dampak dari reformasi yang dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam tiga tahun terakhir, terutama masalah perizinan usaha.

"Memang saat ini kelancaran mendapatkan izin usaha sudah sangat bagus, malahan ada beberapa yang cepat sekali," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Namun ada satu hal yang belum sepenuhnya hilang, meski izin sudah dipangkas habis-habisan, yakni pungutan liar alias pungli. "Yang mengalami saya, pungli masih ada," ujar Handaka.

Saat ditanyakan mengenai keberadaan Tim Saber Pungli yang dibentuk kepolisian belum mampu memberantas praktik pungli, Komisaris PT Mitra Adiperkasa Tbk itu enggan berkomentar lebih jauh. "Ya begitulah," ucap Handaka singkat.

Dia berharap, pemerintah terus meningkatkan indikator-indikator kemudahan berbisnis yang sudah positif sehingga ‎semakin banyak investor yang minat menanamkan modalnya di Indonesia. "Sedangkan yang masih belum baik diperbaiki, jangan sampai malah naik peringkatnya," tutur Handaka.