Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana mentertibkan pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (3T) yang sudah menikmati BBM Satu Harga.
Anggota Komite BPH Migas Muhammad Fajar mengatakan, BPH Migas akan menerjunkan tim pengawas penyaluran BBM satu harga. Ini agar BBM jenis premium dan solar subsidi yang dijual lembaga penyalur resmi BBM satu harga, dapat dinikmati masyarakat secara optimal.
Baca Juga
Advertisement
"Dari Subdit Pengawasan BPH Migas akan langsun mengawasi," kata Ibnu, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Menurut Ibnu, tim tersebut akan melaksanakan operasi Patuh Penyalur, yang efektif mulai berlangsung pada 1 Januari. Hal ini juga bertujuan, agar BBM di wilayah 3 T yang harganya sudah sama dengan ketetapan pemerintah stabil.
Serta tidak dimanfaatkan pihak yang ingin mengambil keuntungan, dengan memborong BBM terebut dan menjualnya dengan harga mahal. "Mengawasi SPBU di 3T BBM Satu Harga, operasi patuh Penyalur efektif 1 Januari 2018," ujar Ibnu.
Ibnu melanjutkan, BPH Migas akan menggandeng aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk mengawasi penyaluran serta menertibkan pengecer BBM tidak resmi di wilayah 3 T, yang sudah terdapat lembaga penyalur resmi.
"Kita koordinasi dengan aparat setempat, kita minta kerjasama dengan pemda setempat mentertibkan pengecer di luar lembaga resmi," dia menandaskan.
Tonton Video Pilihan Ini:
Mayoritas Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Indonesia Timur
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, saat ini telah ada 26 lembaga penyalur resmi Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai pelaksanaan Program Bahan Bakar Minyak atau Program BBM Satu Harga. Untuk titik ke-26 berlokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, sebagian besar titik penyaluran BBM Satu Harga berada di 17 kabupaten. Jumlah itu dari 26 titik penyaluran BBM Satu Harga yang mulai beroperasi pada 2016-2017.
"Ada 17 Kabupaten di Indonesia Timur menikmati BBM satu harga," kata Dadan, di Jakarta, Senin (23/10/2017).
Dari 17 Kabupaten di Indonesia Timur tersebut, delapan Kabupaten di antaranya menikmati harga BBM yang sama dengan Pulau Jawa sejak 2016, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak, Puncak, Yalimo, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Intan Jaya, seluruhnya terletak di Pulau Papua.
Sembilan lokasi lainnya, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumba Timur, Wakatobi, Seram Bagian Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Talaud, Pulau Morotai, Sorong Selatan, dan Paniai, mulai menikmati BBM Satu Harga pada 2017.
"Dengan beroperasinya Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, masyarakat di wilayah Indonesia Timur dapat membeli BBM jenis Premium dan Solar dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa. Sebelumnya, masyarakat di lokasi-lokasi tersebut harus membeli BBM dengan harga yang tinggi, akibat sulitnya distribusi ke wilayah tersebut," jelas Dadan.
Saat ini terdapat 33 lokasi penyaluran BBM Satu Harga lainnya yang sedang dalam tahap pembangunan, 12 di antaranya berlokasi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.
Advertisement
