Kemendikbud: Indikasi Penganiayaan Murid Terjadi di Pontianak

Hamid menyebut, dugaan penganiayaan tersebut justru dilakukan oleh orangtua murid.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 06 Nov 2017, 14:05 WIB
Ilustrasi Tindak Kekerasan dan Penganiayaan (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, video penganiayaan murid yang viral belakangan ini, bukan terjadi Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Dia menduga video viral tersebut terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Hamid menyebut, dugaan penganiayaan tersebut justru dilakukan oleh orangtua murid.

"Tapi kita masih cari sekolahnya di mana. Jadi masih sekolahnya di mana dan ada informasi awal, tapi ini masih perlu dikonfirmasi bahwa pelakunya bukan guru tapi orangtua yang anaknya, putrinya dicabuli oleh siswa yang bersangkutan," ujar Hamid di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).

Akan tetapi, dia menegaskan, semuanya masih dalam proses konfirmasi. Hamid mengaku sudah menugaskan jajarannya untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

"Tapi sekali lagi ini akan kita konfirmasi beritanya karena kami sudah menugaskan Kepala LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) yang di Kalimantan Barat untuk koordinasi dengan dinas setempat," tutur Hamid.


Cegah Kasus Tak Berulang

Hamid mengaku, Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menangani kasus ini dan mencegah agar tidak berulang.

"Bagaimana kita melakukan pencegahan jangan sampai ini terus berulang-ulang," kata dia.

Menurut Hamid, Kemendikbud sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri atau Permen tentang pencegahan tindak kekerasan di sekolah yang sudah disosialisasikan sejak tahun 2015.

"Itu sudah kita lakukan sampai dari tugas dinas apa, sekolah apa, dan apa yang harus dilakukan, jadi itu yang kita siapkan bagaimana kita melakukan pencegahan kedepan dan kita sudah sepakat kita akan koordinasi dengan Kementerian PPPA dan KPAI agar peristiwa semacam ini tidak terulang," jelas Hamid.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya