Anies: Pejalan Kaki Penyebab Macet Tanah Abang Itu Hasil Riset

Sandi mengatakan, penyebab kemacetan di Tanah Abang adalah adanya pembangunan jalan, pejalan kaki, angkot ngetem, dan adanya parkir liar.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 07 Nov 2017, 10:49 WIB
Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di atas trotoar kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (1/11). Meskipun sudah ditertibkan, para PKL masih saja berjualan di atas trotoar dengan alasan harga sewa toko yang sangat mahal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pernyataan Wagub Sandiaga Uno yang menyebut penyebab kemacetan di kawasan Tanah Abang adalah pejalan kaki harus dibaca secara lengkap.

Menurut dia, Sandi hanya membacakan hasil riset yang menyebut salah satu faktor penyebab kesemrawutan di Tanah Abang adalah pejalan kaki yang keluar dari stasiun.

"Baca yang lengkap dong, itu kan hasil riset saja," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Sebelumnya Sandi menyebutkan, dari hasil pantauan drone, pihaknya menemukan bahwa kemacetan dan kesemrawutan di Tanah Abang bukanlah pedagang kaki lima (PKL).

"Dapat gambaran drone yang tunjukkan beberapa temuan yang kita sampaikan ke Pak Anies," kata Sandi.

Dia mengatakan, penyebab kemacetan di Tanah Abang adalah adanya pembangunan jalan, pejalan kaki, angkot ngetem, dan adanya parkir liar.

"Ternyata ya kesemrawutan itu satu pembangunan jalan, nomor dua tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari Stasiun Tanah Abang, dan banyak angkot, parkir liar," kata Sandi.

Sedangkan PKL berada di urutan terakhir dari faktor penyebab kesemrawutan Tanah Abang. "PKL ada, tapi jumlahnya enggak banyak. Cuma di bawah 300 jumlahnya," ucapnya.


Prioritas Kendaraan Umum

Selain itu, Anies mengatakan pihaknya akan mengizinkan kembali pengendara motor melewati Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin. Keputusan itu bertujuan agar semua warga memiliki akses lebih mudah. Meski kembali memudahkan warga untuk naik kedaraan pribadi, Anies mengatakan tetap mendorong warga beralih ke kendaraan umum.

"Kita akan tuntaskan proyek yang menyangkut kendaraan umum, massal," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Lebih lanjut, Pemprov DKI akan membuat sistem integrasi dalam bentuk OK Otrip seharga Rp 5.000 dan meningkatkan konektivitas.

"Integrasi transportasi publik, sehingga ada konektivitas. Insentif untuk menggunakan kendaraan umum akan tinggi. Orang mau menggunakan kendaraan umum, (kalau) dia bisa mendekati lokasi tujuan," ucap Anies.

Bila angkutan seperti angkot, bus, Transjakarta tidak terkoneksi, kata Anies, maka warga akan malas menggunakan kendaraan umum.

"Kalau konektivitas tidak tinggi dan tidak terintegrasi, maka sering harus pindah ke kendaraan umum yang non-massal," ucapnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan tidak akan ada lagi diskriminasi akses di jalanan Ibu Kota. Dalam rencana pelebaran trotoar di Jalan Thamrin, semula tak ada jalur motor. Anies lantas meminta SKPD terkait mengubah dan menyediakan jalur motor.

"Dalam rancangan itu dalam gambar tidak ada space kendaraan roda dua. Kalau nanti dilaksanakam seperti itu maka nanti roda dua tidak bisa masuk ke Sudirman dan thamrin. Tapi nanti saya minta diubah, rancangan harus bisa akomodasi roda dua," jelas Anies.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya