Liputan6.com, Jakarta Indonesia harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang konsisten rata-rata 5 persen hingga 2045 untuk bisa menjadi negara maju. Namun, negara ini mesti menghadapi tantangan yang cukup berat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menerangkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional cenderung turun jika dibanding masa Orde Baru. Namun, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional menemui titik keseimbangan baru pada beberapa waktu terakhir.
Advertisement
"Ditambah kalau kita hitung potensial GDP Indonesia antara 2011-2016 ada tendensi penurunan. Potensi PDB yang biasa masih 6-7 persen ada gejala turun menuju 5 persen," kata dia di Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Oleh karena itu, dia menuturkan, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan 5 persen. Menurutnya, reformasi struktural terdiri dari berbagai aspek, dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tekonologi, manufaktur, hingga perbaikan logistik.
Namun, yang tak kalah penting dari reformasi struktural ialah pembangunan infrastruktur.
"Infrastruktur adalah salah satu aspek yang akan ikut memengaruhi reformasi struktural di Indonesia bukan lagi option. Reformasi struktural bukan lagi option, tapi keharusan kalau ekonomi mau tumbuh minimum tumbuh rata-rata 5 persen," ujar dia.
Pembangunan infrastruktur penting dilakukan. Lantaran, infrastruktur Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan negara berkembang maupun negara maju. Hal itu terlihat stock infrastructure, yakni porsi infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB).
Bambang menjelaskan, stock infrastructure Indonesia baru mencapai 38 persen. Sementara, negara-negara lain sudah jauh melesat, seperti India 58 persen, China 76 persen, dan Afrika Selatan 80 persen.
"Indonesia hanya menang dari Brasil sama-sama kita sebagai emerging ekonomi," jelas dia.
Dengan kondisi itu, dia menuturkan, pembangunan infrastruktur merupakan suatu keharusan. Meski begitu, pembangunan infrastruktur juga butuh pengorbanan, seperti pengurangan pada anggaran yang lain.
Apalagi, pembangunan infrastruktur juga belum tentu dirasakan pemerintahan yang sama.
"Kalau ada pemerintah yang mau fokus infrastruktur, pemerintah yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi pemerintah yang memikirkan masa depan Indonesia," tukas dia.
Tonton video menarik berikut ini:
Januari 2018, Jokowi Genjot Proyek Padat Karya Besar-besaran
Presiden Joko Widodo memerintahkan empat Kementerian untuk menggenjot proyek padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Proyek ini akan melibatkan masyarakat desa sehingga bisa mencetak lapangan pekerjaan.
Empat lembaga itu ialah Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perhubungan. Pemerintah juga sedang siapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk genjot proyek padat karya itu. Perpres itu akan keluar pada Januari 2018.
"Saya perintahkan mulai Januari 2018, kementerian itu akan kita perintahkan untuk menggarap proyek yang menyerap tenaga kerja yang besar," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Pimpinan Redaksi media di Istana Negara, Senin (30/10/2017).
Baca Juga
Dikatakan Jokowi, proyek ini akan melibatkan masyarakat desa. Nantinya, akan ada 200 orang dari setiap desa untuk bekerja.
Upah mereka, kata Jokowi, akan dibayar secara mingguan yang bersumber dari dana desa. Diketahui, anggaran dana desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.
"Dari dana tersebut akan dibayarkan untuk 200 orang (setiap desa). Jadi jika ada 74 ribu desa maka akan ada 15 juta orang," ia melanjutkan.
Dengan demikian, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat bukan berupa uang tunai langsung, melainkan lewat lapangan pekerjaan. Jokowi yakin langkah ini bisa bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan memutar roda perekonomian.
Advertisement
