Liputan6.com, Paris - Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Executive Board atau Dewan Eksekutif UNESCO periode 2017-2021, dalam pemilihan yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Umum ke-39 negara anggota UNESCO di Paris, Perancis, pada hari Rabu 8 November 2017.
Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup tersebut, Indonesia berhasil mengantongi 160 suara dan mendapatkan peringkat 3 pada Grup Asia Pasifik.
Advertisement
Indonesia bersama dengan India, Jepang, China, Filipina, dan Bangladesh terpilih untuk duduk sebagai Anggota EB UNESCO periode 2017-2021 di Kelompok Asia Pasifik. Demikian menurut rilis yang diterima Liputan6.com dari Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (10/11/2017).
"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standard setting yang dilakukan UNESCO," kata Duta Besar RI untuk UNESCO Hotmangaradja Pandjaitan.
Selain itu, presensi Indonesia di EB UNESCO juga dapat memberikan keuntungan strategis bagi kepentingan nasional. Karena, sebagai anggota EB, Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO.
Hal ini juga sejalan dengan besarnya kepentingan Indonesia dalam bidang kerja UNESCO, utamanya di isu pendidikan dan kebudayaan.
Kemenangan Indonesia ini tak lepas dari capaian dan diplomasi Indonesia di UNESCO dan upaya penggalangan dukungan yang intensif baik oleh seluruh unsur Pemerintah, terutama Perwakilan RI.
Tercatat, Indonesia telah menyumbangkan beberapa Works of Art untuk UNESCO dan telah duduk sebagai anggota World Heritage Committee (WHC) periode 2015-2019 yang memiliki mandat untuk pelestarian warisan budaya dunia. Pada tahun 2017, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah World Press Freedom Day.
Indonesia juga merupakan negara yang telah diakui UNESCO sebagai negara besar dalam promosi dan pelestarian budaya. Banyak warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, mulai dari wayang, keris, batik, angklung, noken, kawasan Candi Borobudur dan Prambanan; juga Tari Saman dan Tari Bali sebagai warisan budaya tak benda.
EB UNESCO, bersama dengan General Conference UNESCO, merupakan badan pembuat keputusan-keputusan penting UNESCO dalam standard setting bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan informasi komunikasi. EB juga mengatur hal-hal terkait manajemen UNESCO, utamanya dalam bidang anggaran dan administrasi.
AS Mundur dari UNESCO?
Amerika Serikat akan menarik diri dari keanggotaannya di Badan Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada akhir tahun depan. Demikian pengumuman Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis 12 Oktober 2017 waktu setempat.
Dalam pernyataannya, pihak Kemlu AS mengatakan, meski memutuskan keluar dari UNESCO, namun mereka ingin tetap terlibat sebagai negara pengamat non-anggota. Dengan posisi tersebut, AS masih dapat terlibat dalam debat dan berbagai kegiatan, hanya saja kehilangan hak untuk melakukan voting.
Penarikan diri AS itu dikabarkan dipicu sejumlah persoalan lama dan tidak seharusnya diramalkan sebagai pengurangan lebih lanjut atas keterlibatan Washington dengan PBB. Meski demikian, Presiden Donald Trump sempat menyerukan agar dilakukannya reformasi struktural dan keuangan di badan kerja sama multilateral tersebut.
"Ini bersifat pragmatis, bukan sinyal politik penting," tandas John McArthur, seorang pengamat yang jugat penasihat bagi United Nations Foundation seperti dikutip dari The Washington Post.
Dampak paling mendesak adalah bahwa AS akan menghentikan tunggakan sejak tahun 2011. Tunggakan tersebut merupakan bentuk protes atas pengakuan UNESCO terhadap keanggotaan penuh Palestina.
Pada akhir tahun ini, tunggakan AS yang belum dibayar berjumlah US$ 550 juta. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda bahwa AS akan melunasi tunggakan tersebut hingga akhirnya Kemlu AS mengumumkan menarik diri dari keanggotaan UNESCO per 31 Desember 2018 -- saat di mana total tunggakan mencapai US$ 600 juta.
Pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan mereka berharap penarikan tersebut akan membantu mendorong UNESCO untuk melakukan perubahan yang dapat memuaskan Washington hingga bersedia kembali pada jalur keanggotaan penuh.
"Ini mengirimkan sebuah pesan kuat bahwa kita perlu melihat reformasi mendasar dalam organisasi tersebut dan ini meningkatkan kesadaran semua orang tentang sikap anti-Israel yang terus berlanjut," terang salah seorang pejabat Kemlu AS yang tidak bersedia menyebut namanya.
Advertisement
