Liputan6.com, Jakarta - Ratusan buruh masih menggelar aksi unjuk rasa penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat. Akibatnya, terdapat pengalihan rute Bus Transjakarta.
"Iya memang ada pengalihan rute untuk Transjakarta," ucap Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).
Advertisement
Berikut rekayasa rute Transjakarta di Koridor 1:
Kota - Blok M : Lampu merah Harmoni belok kiri putar Sekretaris Negara. Lalu, lurus setelah Halte Petojo keluar jalur lampu merah Tarakan. Bus lantas belok kiri menuju Jalan Cideng Barat. Transjakarta belok kiri ke Jalan Kebon Sirih menuju Bank Indonesia belok kanan menuju Sarinah ke Blok M.
Blok M - Kota : Setelah Halte Sarinah keluar jalur lampu merah Bank Indonesia. Bus lalu belok kiri Jalan Kebon Sirih menuju Hotel Millenium belok kiri menuju jalan Cideng lurus menuju lampu merah Tarakan belok kanan ke lampu merah Harmoni belok kiri.
Sedangkan untuk koridor dua Transjakarta, kata Wibowo, terdapat pengalihan arus karena demo juga berdampak pada jalur Harmoni - Pulo Gadung.
Rekayasa pengalihan Transjakarta koridor dua adalah: Harmoni - Pulo Gadung: Belok kiri di TL Harmoni - Lurus Komando Armada RI Barat - Belok kanan arah Budi Utomo (Kor 5) - Senen (Kor 5) - Belok kiri masuk ke Kor 2 Senen - Pulo Gadung
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Demo Tolak UMP
Ratusan buruh melakukan aksi demo di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Mereka menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pantauan Liputan6.com, Jumat (10/11/2017), buruh memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan dengan mengenakan pakaian yang sama dan ikat kepala warna merah. Berbagai atribut bendera serikat buruh juga memenuhi aksi tersebut. Beberapa kali mereka meneriakkan aspirasinya.
Sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan juga telah ditutup mulai dari depan Kantor Kedutaan Amerika Serikat. Sehingga beberapa pengguna transportasi harus memutar arah.
Tak hanya itu, beberapa petugas mulai dari Polisi, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah bertugas di kawasan tempat kerja Anies-Sandi.
Ketua Koalisi Buruh Jakarta, Winarso mengatakan, terdapat tiga tuntutan mereka. Salah satunya yakni penetapan UMP DKI yang tidak sesuai dengan kontrak politik yang mereka sepakati.
"Kontrak politik kita dengan gubernur ada 10 poin, UMP kita kaji selama tiga bulan dengan beberapa kali pertemuan intens. Jadi tidak ada alasan gubernur dan wakil gubernur ingkar kepada UMP yang ditetapkan harus di atas PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Winarso.
Dia menyatakan, bersama buruh lainnya akan bertahan di depan Balai Kota hingga Anies-Sandi mau merevisi UMP DKI Jakarta.
Advertisement
