Korea Selatan Ikut Danai Pembangunan Saluran Air Karian-Serpong

Pembiayaan Bendungan Karian akan melalui APBN dan pinjaman Pemerintah Korea Selatan melalui EDCF senilai Rp 2,1 triliun.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 11 Nov 2017, 10:04 WIB
Indonesia gandeng Korea Selatan bangun saluran air Bendungan Karian (Foto:Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan delegasi Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MoLIT) Kim Hyun Mee di gedung utama Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat 10 November 2017.

Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas kerja sama di bidang infrastruktur PUPR yakni kemajuan Bendungan Karian, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Supply PPP Project, penyediaan tenaga ahli senior bendungan, kerja sama dalam intelligent transport system (ITS), dan perumahan.

Basuki menuturkan, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong sepanjang 47,9 km yang terhubung dengan Bendungan Karian akan didanai melalui APBN dan pinjaman Pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dengan nilai sebesar Rp 2,1 triliun.

"Untuk itu, Kementerian PUPR akan mengirimkan surat permintaan kepada Bappenas yang akan diteruskan ke EDCF paling lambat bulan November 2017," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2017).

Ia menuturkan, setelah itu akan dilakukan pengembangan terbaru studi kelayakan selama kurang lebih 6 bulan yang akan menjadi bahan readiness criteria untuk pengusulan dalam Green Book tahun 2018. Ditargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) dapat dilakukan pada akhir 2018.

Dalam pembangunan saluran air baku tersebut juga terdapat porsi yang akan ditawarkan pendanaannya melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni yang akan melayani Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Jakarta bagian barat.

"Dari hasil MoU yang ditandatangani antara Kementerian PUPR dengan K-Water dan K-Exim kemarin, pihak K-Water akan menyelesaikan studi kelayakan proyek KPBU tersebut pada Januari 2018," tambah Basuki.

Selanjutnya akan dilakukan proses lelang KPBU dengan kompensasi kepada K-Water sebagai pemrakarsa proyek berupa right to match dan pemberian tambahan nilai 10 persen.

Konstruksi saluran air baku Karian-Serpong ditargetkan bisa dimulai tahun 2018 dan diupayakan selesai bersamaan dengan selesainya Bendungan Karian, sehingga air bendungan dapat segera dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih. Kemajuan konstruksi Bendungan Karian saat ini mencapai 48 persen dan ditargetkan selesai pada 2019.

Selanjutnya, dalam pertemuan juga dibahas mengenai kebutuhan penyediaan tenaga ahli senior bendungan dari Korea Selatan untuk membantu percepatan dan peningkatan mutu pembangunan bendungan di Indonesia. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


RI Gandeng Korsel Bangun Saluran Air Bendungan Karian

Sebelumnya Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) meneken nota kesepahaman terkait pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Presiden Bank Ekspor-Impor Korea (K-Exim) Sung-Soo Eun, dan Presiden Korea Water Resources Corporation (K-Water) Hak-Soo Lee.

Penandatanganan ini disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel, Kim Hyun-Mee.

"Indonesia sudah lama bekerja sama dengan Korea dan terus meningkat terutama dalam pembangunan infrastruktur," kata Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 10 November 2017.

Nota kesepahaman tersebut menjadi dukungan dalam pembangunan saluran pembawa air baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Water Conveyance) yang terhubung dengan Bendungan Karian.

Saluran pembawa air baku Karian-Serpong disiapkan Kementerian PUPR untuk mendistribusikan air baku ke beberapa kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Serpong, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Jakarta bagian barat.

"Penandatanganan MoU terkait pembangunan saluran air baku Karian-Serpong yang akan menyuplai air baku untuk Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jakarta bagian barat," jelas dia.

Kementerian PUPR melalui APBN dan pinjaman Pemerintah Korea Selatan mendanai pembangunan Bendungan Karian dan saluran utama sepanjang 47,9 km yang akan menyuplai air ke Kabupaten Bogor, Lebak, dan Tangerang.

Sementara, untuk pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan yang melayani Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jakarta bagian barat akan ditawarkan kepada investor melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai prakarsa badan usaha (unsolicited project).

Setelah penandatanganan MoU akan dilanjutkan studi kelayakan (feasibility study) saluran pembawa air baku Karian-Serpong oleh K-Water yang ditargetkan selesai Januari 2018. Lalu, dilanjutkan dengan proses lelang KPBU sehingga konstruksi bisa dimulai pada 2018.

Waktu penyelesaian pembangunan saluran air baku Karian-Serpong diupayakan bersamaan dengan selesainya Bendungan Karian.

Saluran pembawa air baku Karian-Serpong memberi manfaat akses air bersih bagi 160 ribu jiwa di Kabupaten Lebak, 1 juta jiwa di Kabupaten Tangerang, 600 ribu di Kota Tangerang, 80 ribu di Kabupaten Bogor, dan 1,28 juta jiwa di Jakarta bagian barat.

Selama ini, pemenuhan air baku Jakarta, berasal dari Bendungan Jatiluhur di sebelah timur Jakarta dan sebagian lainnya dipenuhi dari air tanah. Untuk mengurangi pengambilan air tanah yang berdampak negatif pada lingkungan, maka perlu sumber air lain salah satunya dari Bendungan Karian.

Kemajuan konstruksi Bendungan Karian saat ini mencapai 48 persen dan ditargetkan selesai pada 2019. Bendungan Karian merupakan bendungan multifungsi dan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Kapasitas tampungnya sebesar 314,7 juta meter kubik yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pasokan air bagi lahan pertanian seluas 22.000 hektare di Provinsi Banten.

Selain itu, juga bermanfaat menghasilkan listrik sebesar 1,8 MW bagi 10.000 kepala keluarga yang berada di 40 desa atau empat kecamatan di sekitar bendungan, serta pengendalian banjir.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya