Liputan6.com, Manado - Sampah plastik kini bisa ditukarkan dengan beras masyarakat sejahtera (rastra) di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban baru saja mencanangkan Sampah Tukar Beras (Rastra) untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di daerah tersebut.
"Kami melakukan ini sehingga masyarakat jangan membuang sampah plastik secara sembarangan, namun bisa dikumpulkan dan diganti dengan beras," kata Lomban yang didampingi Ketua TP-PKK Kota Bitung dan Ketua RP PKK Kota Bitung Khouni Lomban Rawung di Bitung, Jumat, 10 November 2017, dilansir Antara.
Lomban mengatakan diluncurkannya Gerakan Sampah Tukar Beras untuk memotivasi masyarakat dan sadar dengan lingkungan sekitar.
Baca Juga
Advertisement
Wali kota menerangkan, secara sederhana beras sejahtera dihargai Rp 1.600/kg, sedangkan sampah dengan kategori plastik bernilai Rp 1.500 sampai Rp 5.000 per kilogram.
Program yang digagas Kecamatan Maesa itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari mengurangi tumpukan sampah plastik. Ia berharap gerakan "Sampah Tukar Beras" itu dapat disosialisasikan Dinas Lingkungan Hidup sehingga ke depannya dapat serentak beroperasi di semua Kecamatan Kota Bitung.
Kepala Perum Bulog Divre Sulut Eko Pranoto mengatakan penyaluran beras masyarakat sejahtera (rastra) di Sulut khusus alokasi Oktober 2017, sudah mencapai 100 persen.
"Saat ini penyaluran rastra di Sulut dan Gorontalo untuk alokasi Oktober sudah selesai, dan saat ini sementara melakukan penyaluran alokasi November," kata Eko.
Dia mengatakan pihaknya akan mempercepat penyaluran beras sejahtera sehingga akhir tahun bisa tersalur dengan baik dan tepat waktu serta sasaran.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tidak Ada Lagi Gula dan Minyak
Di lokasi berbeda, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai yang merupakan kelanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan akan fokus pada penyaluran berupa beras dan telur.
Dalam kunjungan kerjanya, Khofifah mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani telah menandatangani pedoman umum bantuan pangan bagi penerima berupa beras dan telur yang akan mulai disalurkan tahun depan.
"Pedoman Umumnya sudah ditandatangani tanggal 2 November lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk mulai diterapkan tahun depan," ujarnya di Surabaya, Sabtu, 11 November 2017, dilansir Antara.
Menurut dia, bantuan berupa beras dan telur itu disalurkan untuk lebih meningkatkan asupan protein dan gizi bagi warga penerima, khususnya bagi bayi dan anak-anak di bawah lima tahun atau balita.
"Kalau sekarang bantuan pangan masih ada yang berupa minyak goreng dan gula, karena kita masih menggunakan keputusan yang ditandatangani tahun 2017. Tahun depan sudah tidak ada lagi bantuan pangan minyak goreng dan gula," katanya, menegaskan.
Terdata 1.286 keluarga penerima bantuan pangan nontunai di seluruh wilayah Indonesia untuk 2017, dengan total nilai Rp 1,7 triliun. Bantuan pangan nontunai ini dicairkan setiap dua bulan sekali.
"Per bulannya senilai Rp 110 ribu, jadi per dua bulan keluarga penerima mendapat Rp 220 ribu. Dalam setahun ada enam kali pencairan, dan mulai tahun depan hanya bisa di-convert dengan beras dan telur," ujarnya.
Menteri Khofifah menargetkan bantuan pangan nontunai tahap keenam tuntas pada akhir November. "Kita punya target PKH tahap keempat tahun ini November tuntas. Bantuan pangan tahap enam, November tuntas juga," ucapnya.
Khofifah mengatakan telah menyelesaikan rapat dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menangani pencairan bantuan nontunai dan PKH tersebut agar secara kolektif dapat menyelesaikan seluruh penyaluran pada akhir November.
Advertisement
