Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI akan menghapus suntikan modal pada lima BUMD DKI. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pencoretan penyertaan modal daerah (PMP) sesuai dengan arahan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Menurut Saefullah, pemangkasan dilakukan karena kurangnya usulan APBD 2018 sebesar Rp 2,5 triliun.
Advertisement
"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam mengembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov. (BUMD) bisa kerja sama dengan pihak swasta," ujar Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Lima BUMD yang tidak akan mendapat kucuran modal itu adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Stasion Tjipinang, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.
"Atas arahan Pak Gubernur, dinolkan semua (PMP),” kata Saefullah.
Selain penghapusan PMP BUMD, Pemprov juga mengurangi pemberian modal pada PT Jakpro terkait LRT Fase II sebesar Rp 1,2 triliun. PT Jakpro juga diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja Rp 650 miliar beserta bunganya. Selain itu, dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dinaikkan Rp 700 miliar.
"Jadi kekurangan anggaran Rp 2,5 triliun bisa teratasi, APBD kita rencananya dengan total Rp 77,50 triliun," kata dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Swasta Kartel Pangan
Menanggapi penghapusan PMP tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengkhawatirkan munculnya kartel pangan lantaran BUMD Pangan tak bisa maksimal bekerja tanpa modal pemerintah.
"Apakah tidak terjadi nanti swasta yang kartel pangan malah bisa intervensi BUMD kita? Hingga harga pangan kita enggak bisa lagi dikontrol pemerintah? Tetapi oleh swasta karena ulah pemerintah sendiri yang minta BUMD kerja sama dengan swasta," ujar Triwisaksana.
Sani meminta Pemprov DKI mencari sumber lain untuk memenuhi kekurangan Rp 2,5 triliun itu.
"Ini kami tidak setuju, ini diganti saja kekurangan Rp 2,5 triliun itu dari sektor lain misalnya dari anggaran belanja," ujar Sani.
Advertisement
