Liputan6.com, Jakarta - Kabut tebal menyelimuti Kimberly dan Utikini, Tembagapura, Papua, hari itu. Jarak pandang terbatasi. Pelatuk senapan tak mungkin ditarik. Terlebih, kelompok pembuat onar yang menjadi incaran masih berbaur dengan warga.
Prajurit hanya bisa mengendap dan mengintai lokasi penyekapan ratusan warga selama lima hari.
Advertisement
Kepala Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Timika, Sabtu (18/11/2017), menyebut pasukan TNI yang melakukan operasi senyap itu terdiri dari Kopassus 13 personel, 20 personel dari Batalyon 751/Rider. Tugas khusus mereka, merebut Kampung Kimberly dari KKB.
Mereka juga dibantu Peleton Intai Tempur Kostrad bersama Batalyon Infanteri 754/Eme Neme Kangasi dengan personel masing-masing 10 orang.
"Mereka bergerak dengan sangat senyap, sangat rahasia pada malam hari. Lalu pada siang hari mereka mengendap, membeku. Sambil mempelajari situasi secara perlahan sekali mereka sampai di titik sasaran," ujar Aidi seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, satu hari sebelum jam yang disepakati untuk menyerbu, pasukan sebenarnya sudah berada di lokasi masing-masing dan siap untuk menyerbu. "Selama satu hari itu mereka tidak makan," ucap Aidi.
Namun, pada Kamis 16 November 2017, operasi penyergapan belum bisa dilakukan. Baru sehari setelahnya, operasi dilancarkan.
Prajurit mengambil kesempatan ketika KKB menjauh dari warga untuk mendiami pos-pos yang baru dibangunnya. Saat itulah penyerbuan berlangsung dramatis. Tembakan demi tembakan meluncur ke arah petugas. Juga ke arah warga yang berhasil dievakuasi TNI-Polri.
Tetap Buru
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan, pasukan akan tetap memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua tersebut. Namun, tindakan itu akan dilakukan setelah proses pengamanan warga selesai.
"Sekarang ini fokusnya adalah mengamankan di sini, sampai ada juga tim pengejaran. Tetapi setelah ini semuanya selesai, tentunya kita akan lakukan pengejaran terus," ujar Gatot di lokasi pembebasan sandera, Timika, Minggu (19/11/2017).
Gatot mengungkapkan, saat ini warga sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka akan menggelar rapat terkait kelanjutan tempat tinggalnya.
"Mereka melakukan kegiatan ke gereja. Setelah itu, mereka akan melakukan pembicaraan rapat, apakah akan tetap tinggal di sini atau dipindah ke tempat lain. Tapi kalau di sini, sumber makanan tidak ada," ujar Gatot.
Untuk itu, ia meminta pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga tersebut. TNI dan Polri akan tetap bersiaga untuk mengamankan lokasi.
"Ini adalah urusan dari Freeport dan Pemda. Kami hanya di sini, ya tugas dan tanggung jawab dan kepolisian dan pemda di sini untuk melakukan pengamanan. Tugas pasukan saya membebaskan sandera dan mengamankan tempat ini," ujar Gatot.
Tolak Kenaikan Pangkat
Lima perwira TNI yang memimpin operasi gabungan pembebasan sandera di Tembagapura, Timika, Papua, menolak kenaikan pangkat. Padahal, mereka dinilai berhasil memimpin operasi skala besar pembebasan sandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Hal tersebut dinyatakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di lokasi pembebasan sandera, Minggu (19/11/2017).
"Lima perwira diwakilkan komandan upacara menyampaikan bahwa keberhasilan adalah milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab perwira. Sehingga secara halus mereka menolak untuk menerima kenaikan pangkat," kata Jenderal Gatot, di Papua.
Kenaikan pangkat diberikan kepada 62 prajurit dari satuan gabungan yang membebaskan sandera secara cepat dan senyap tersebut. Meski tidak menerima kenaikan pangkat, lima perwira pemimpin operasi itu diberikan pendidikan secara khusus mendahului teman seangkatannya.
"Inilah contoh teladan prajurit-prajurit yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi hanya untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Gatot.
Pada akhirnya, hanya 57 prajurit TNI yang bertugas di Papua mendapatkan kenaikan pangkat.
"Menetapkan, memutuskan, memberikan kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang, satu tingkat lebih tinggi," ujar pembaca keputusan kenaikan pangkat di Timika, Papua, Minggu (19/11/2016).
Advertisement
TNI-Polri Terus Koordinasi
Kapolri Polisi Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan Polri dan TNI sudah saling berkoordinasi untuk mengatur kekuatan dalam menghadapi perlawanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Mimika, Papua.
"Setting kekuatan sudah ada di sana, Polri dan TNU. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Panglima (Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," ucap Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Tito menyebutkan, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih Mayor Jenderal George Elnadus Supit juga telah berada di Tembagapura untuk mengatasi langsung masalah tersebut.
"Kapolda bersama-sama Pangdam di sana. Kekuatan kita cukup di sana tapi jumlah KKB juga ada di sana. Mereka menguasai medan, itu ketinggian kan hampir 2.000 meter mungkin ya, cukup berat di sana," tutur Tito.
Dia mengatakan, pihaknya berupaya mencegah korban bertambah lagi dengan terus mengupayakan langkah-langkah persuasif.
"Tentunya dari petugas kita harap tidak ada korban. Oleh karena itu langkah-langkah persuasif kita lakukan terus melalui jalur gereja, jalur adat, jalur pemda. Semua sedang all out kita lakukan, " ucap Tito.
Tito menambahkan, seandainya upaya persuasif terhadap KKB tidak kunjung direspons maka TNI dan Polri akan menindak tegas.
"Kalau cara-cara persuasif tidak bisa kita lakukan dan deadlock, maka tidak mungkin akan kita diamkan. Negara tidak boleh kalah. Kita harus melakukan tindakan tapi tentunya tindakan itu dengan meminimalisasi korban," tutur dia.
Kata Wapres
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah akan mengutamakan kepentingan rakyat dalam persoalan penyanderaan di Tembagapura, Papua. Hal itu terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera ratusan warga di sana sejak beberapa waktu lalu.
"(Kita) harus menyelamatkan rakyat, apa pun caranya. Pokoknya kita harus menyelamatkan rakyat ini," tegas JK.
Menurut JK, Polri dan TNI saat ini tengah menempuh upaya persuasif. Dialog lebih dikedepankan.
Jika cara persuasif menemui jalan buntu, JK menuturkan pemerintah akan menggunakan cara lain. Namun, ia tidak menjelaskan langkah taktis yang akan diambil pemerintah.
"Tapi sekarang ini harus dengan persuasif. Supaya jangan terjadi korban yang banyak," ungkap JK.
Ia mengaku belum tahu persis apa tuntutan KKB yang menyandera masyarakat di Tembagapura. Yang jelas, ia menilai kelompok semacam itu punya kecenderungan untuk melawan pemerintah.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
