Liputan6.com, Jakarta - Minggu, 19 November 2017, KPK memboyong tersangka korupsi proyek e-KTP Setya Novanto dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Kencana ke Rumah Tahanan (Rutan). Penahanan Ketua Umum Partai Golkar ini membuat desakan pergantian di pucuk pimpinan Partai Beringin menguat.
Salah satunya disuarakan politikus Golkar, Airlangga Hartarto. Dia menilai langkah penyelamatan partai perlu dilakukan sesegera mungkin.
Advertisement
"Harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai," ujar Airlangga kepada Liputan6.com di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).
Usul penggantian Setya Novanto juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar Theo L Sambuaga. Dia meminta Novanto segera mundur dari jabatannya agar fokus mengikuti proses hukum di KPK.
Theo menjelaskan, pengunduran diri bisa dilakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu mempersiapkan penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) dengan cepat.
"DPP Partai Golkar perlu mempersiapkan penyelenggaraan Munas secepatnya untuk penggantian kepemimpinan, sekaligus menjadikan momentum bagi perbaikan dan kebangkitan Golkar," ucap Theo kepada Liputan6.com.
Saat ini ada empat nama kandidat pengganti Setya Novanto yang muncul ke permukaan. Ketiganya yaitu Airlangga Hartarto, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, dan Bambang Soesatyo. Wasekjen DPP Golkar Ace Hasan Syadzily tak menampik empat nama, termasuk Airlangga Hartarto sebagai calon kuat pengganti Novanto di internal Golkar.
Ace menilai empat nama tersebut mempunyai rekam jejak yang baik di Golkar. Dia berharap siapun yang menang nanti tidak terlibat dalam kasus korupsi.
"Semuanya bagus, yang penting harus bebas dari korupsi," kata Ace.
Kriteria kedua, Ace berharap sosok yang terpilih tetap mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Karena keputusan itu merupakan keputusan final di Golkar sesuai dengan hasil Munaslub Bali 2016.
"Tidak akan ada manuver, dukungan di Pilpres tetap untuk Presiden Jokowi," kata dia.
Setya Novanto Tak Berkutik
Saat dibawa penyidik KPK dari RSCM, Setya Novanto tak memiliki alasan lagi untuk mengelak dari jerat hukum.
"Tim dokter RSCM menyatakan tidak ada indikasi lagi buat rawat inap," ujar Direktur Utama RSCM, dr Czeresna Heriawan Soejono, dalam konferensi pers bersama KPK di RSCM, Jakarta, Minggu, 19 November 2017.
Keterangan dokter RSCM, yang diperkuat dengan klarifikasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dianggap KPK cukup kuat untuk memindahkan Novanto ke Rutan.
"Yang bersangkutan tidak perlu dilakukan rawat inap dan pembantarannya tidak lagi dilakukan. Karena itu akan dipindah," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.
Padahal, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi sebelumnya menyatakan, kliennya itu dalam kondisi yang cukup parah. Bahkan dia menganggap Novanto bisa meninggal tidak cepat ditangani.
"Kita sampaikan ke dokter. dokternya bilang, 'wah bahaya, ini bisa game over kalau tidak segera ditangani'," ujar Fredrich di RS Medika Permata Hijau, Kamis, 16 November 2017.
Novanto pun tampak pasrah setelah KPK membawanya ke Rutan. Dia mengaku sudah bersurat ke presiden, Polri, dan kejaksaan untuk lolos dari jeratan KPK. Juga melalui proses praperadilan yang sebelumnya sempat menggugurkan status tersangkanya.
"Saya enggak nyangka bahwa malam ini (dijemput KPK). Saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery," kata dia.
Antara Luhut, Airlangga, dan Jokowi
Di luar agenda kepresidenan, mendadak dua kader senior Golkar di Kabinet Kerja, Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto datang ke Istana menemui Presiden Jokowi Senin, 20 November 2017.
Kedatangan mereka berlangsung sehari setelah Setya Novanto resmi ditahan di Rutan KPK. Pertemuan itu juga terjadi di tengah kuatnya isu Munaslub dan dan tuntutan Novanto mundur dari ketua Umum Golkar.
Airlangga tak menampik, kedatangannya menemui Jokowi salah satunya membahas kondisi Golkar pasca-penahanan Novanto. "Tentunya (Jokowi ) berharap (kondisi) berjalan dengan baik," kata dia.
Munculnya Airlangga semakin menguatkan kabar yang menyebut Menteri Perindustrian ini menjadi calon kuat penggati Novanto. Saat disinggung terkait hal tersebut, Airlangga hanya menjawab normatif.
"Saya pembantu Presiden, dan kader partai. Saya bergantung aspirasi yang berkembang dan kepada Bapak Presiden," ucap mantan Anggota DPR RI itu.
Kencangnya usulan Munaslub membuat Dewan Pakar Golkar mengeluarkan rekomendasi. Ketua Dewan Pakar Agung Laksono mendorong penyelenggaraan Munaslub secepatnya.
"Kami mendukung saudara Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP sehari-hari dan khususnya mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub Partai Golkar segera mungkin," ujar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar.
Pengamat Politik Arya Fernandes menilai momen penahanan Setya Novanto menjadi momentum bagi sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Novanto untuk menggelar Munaslub.
"Sebelumnya sikap elite meminta munaslub tidak begitu terdengar, ini jadi momen bagi sejumlah elite melaksanakan Munaslub, apalagi beberapa DPD sudah mendorong melaksanakan munaslub," kata Arya kepada Liputan6.com.
Arya memprediksi rapat pleno yang rencananya digelar Selasa, 21 November 2017 itu akan didominasi tuntutan kepada DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakan Munaslub. Dengan kondisi Setya Novanto yang ditahan KPK, dia yakin para loyalis Novanto sulit mencari celah mempertahankan Ketua DPR RI itu.
"Jika ternyata posisinya banyak elite yang meminta munaslub," ucap pengamat CSIS itu.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
