Tak Bayar Pajak, Kemkominfo Bakal Blokir Airbnb?

Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran layanan penginapan online Airbnb di beberapa daerah Indonesia, dinilai mulai memicu masalah. Salah satunya adalah persoalan pajak.

Apalagi, Airbnb diduga belum membayar pajak. Padahal, seharusnya pemilik yang menyewakan properti (baik itu kamar, apartemen, kos) harus membayar pajak yang sama seperti hotel. Sebagai pihak yang memayungi mitra pemilik tempat penginapan, Airbnb pun belum angkat bicara soal ini.

Lantas, apakah kasus Airbnb akan sama seperti Google yang beberapa waktu lalu juga sempat belum membayar pajak?

Disampaikan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, pihaknya akan menimbang keputusan tersebut. Ia akan mengajak beberapa instansi terkait, termasuk Kementerian Pariwisata untuk mencari titik temu dari permasalahan ini.

"Pak Menteri Kominfo (Rudiantara, red.) sedang berkoordinasi dengan Pak Menteri Pariwisata. Ya, jadi enggak langsung diblokir. Ditunggu dulu, ini kan urusan menteri ngobrol sama menteri," ujar pria yang akrab disapa Semmy kepada Tekno Liputan6.com usai gelaran Lintas Teknologi Solutions Day 2017 di Ritz Carlton Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Selain itu, kehadiran Airbnb juga ditengarai mengganggu bisnis hotel konvensional. Untuk hal ini, Semmy menerangkan pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu. Menurutnya, Airbnb justru menguntungkan pihak yang memiliki kamar kosong karena kamar miliknya bisa disewakan secara individual.

"Masyarakat yang punya kamar nganggur bisa diberdayakan, namun nanti kami lihat gimana menjaga industri (hotel) ini agar tetap kondusif. Pokoknya tunggu saja," pungkasnya.