Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan hingga saat ini masih ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum mendaftarkan karyawannya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, dari 118 BUMN, saat ini masih sekitar 2 persen, belum ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"BUMN sudah mengikutkan seluruh karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan, hanya beberapa saja yang mungkin karena kondisi tertentu saat ini belum mendaftarkan. 98 persen sudah daftar, tapi tidak tahu jumlahnya. Masih sedikit sih," ujar dia di Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, alasan masih adanya BUMN yang belum ikut BPJS Ketenagakerjaan terkait masalah di internal perusahaan. Sehingga BUMN tersebut lebih memilih untuk memperbaiki internalnya dulu.
"Hanya ada beberapa BUMN yang tidak sehat, sehingga ada kendala teknik dari sisi keuangan perusahaan, dan lain-lain, makanya belum daftarkan. Kan kita tahu bahwa ada BUMN yang bagai hidup, mati pun tak mau," kata dia.
Agar BUMN-BUMN ini mau ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Agus, pihaknya telah melakukan sosialisasi hingga mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Dari BUMN yang belum daftar, kami menyurati, melakukan sosialisasi, kita juga sudah menyampaikan ke menteri BUMN," lanjut dia.
Meski demikian, kata Agus, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, selama ini mayoritas peserta berasal dari perusahaan swasta.
"BUMN kan 118, bandingkan dengan jumlah perusahaan yang kerja sama dengan kami ada sekitar 460 ribu perusahaan. Hanya berapa persennya," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menteri Jonan Minta BPJS Ketenagakerjaan agar Berinovasi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaaan.
Inovasi ini khususnya dalam hal sosialisasi serta kemudahan dalam pendaftaran dan pelayanan bagi para pekerja.
Jonan mengatakan, dengan jumlah tenaga kerja begitu banyak di Indonesia, maka menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mampu menarik para pekerja tersebut masuk dalam keanggotaan.
"Soal inovasi, saya rasa BPJS Ketenagakerjaan harus terus melakukan inovasi tanpa diminta publik. Wong ini erat sekali dengan masyarakat. Apalagi tenaga kerja di Indonesia kan banyak," ujar dia dalam acara Seminar Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Selain itu, lanjut Jonan, hal terpenting agar masyarakat tertarik untuk ikut dalam kepesertaan yaitu adanya informasi yang jelas soal manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, akan muncul keinginan untuk ikut menjadi peserta karena tahu akan manfaat yang bisa diterimanya setelah tidak lagi bekerja nanti.
"Yang pentingnya kolaborasi supaya badan usaha dan pekerja di seluruh Indonesia merasa perlu untuk ikut dalam program BPJS, karena ini manfaatnya juga baik untuk tenaga kerja dan untuk perusahaan. Tapi ini perlu kerja sama dan sosialisasi," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya telah menargetkan jumlah kepesertaan aktif pada 2017 ini sebesar 25,2 juta orang. Dari target tersebut, saat ini peserta aktif yang tercatat telah mencapai 24,6 juta orang.
"Total kepesertaan nasional 24,6 juta. Jadi sebenarnya yang terdaftar 43 juta, tapi yang aktif mengiur 24,6 juta," ujar dia.
Advertisement
