Liputan6.com, Tokyo - Seorang politikus Jepang dikritik oleh para anggota parlemen karena membawa bayinya ke sidang dewan.
Seperti dikutip dari BBC pada Jumat (24/11/2017), Yuka Ogata mengatakan bahwa tujuannya membawa bayi ke ruang sidang adalah untuk menunjukkan betapa sulitnya bagi perempuan untuk berkarier dan membesarkan anak.
Advertisement
Namun, alasan tersebut tidak diindahkan oleh anggota Dewan Kota Kumamoto. Mereka berpendapat bahwa Yuka telah melanggar peraturan mengingat pengunjung dan pemantau dilarang berada di ruang sidang.
Setelah melalui diskusi yang panjang, Yuka akhirnya meninggalkan putranya yang berusia tujuh bulan dengan seorang teman. Dan sesi sidang pun dimulai setelah terlambat 40 menit.
Dewan Kumamoto mengatakan akan membahas kasus Yuka dan mencari solusi untuk mendukung anggota parlemen yang memiliki anak masih kecil.
"Kami ingin bekerja pada sebuah sistem di mana anggota dewan dapat bertemu dengan anak-anak mereka," ujar Juru bicara Dewan Kumamoto Yoshitomo Sawada, seperti dilansir surat kabar Mainichi.
Insiden yang menimpa Yuka terjadi pada Rabu lalu. Itu merupakan momen perdana ia menghadiri sidang sejak melahirkan putranya.
Yuka menjelaskan bahwa dirinya telah berulang kali meminta sekretariat dewan untuk mengizinkannya membawa anaknya selama sidang atau ia meminta mereka menyediakan fasilitas penitipan anak.
"Saya ingin dewan menjadi tempat di mana wanita yang membesarkan anak juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik," ungkap Yuka.
Ia menerangkan bahwa permintaannya tersebut tidak mendapat respons positif hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa putranya.
Sementara itu, sekretariat dewan menjelaskan kepada surat kabar Jepang, Asahi Shimbun, bahwa Yuka hanya mengungkapkan kekhawatirannya tentang berpisah dengan anaknya dalam waktu yang lama. Ia sama sekali tidak memberitahukan akan membawa anaknya ke ruang sidang.
Meski tidak ada aturan eksplisit tentang membawa bayi, peraturan sidang melarang pengunjung atau pengamat hadir saat momen itu tengah berlangsung.
Jepang merupakan negara dengan peran gender yang sangat tradisional. Banyak wanita memilih untuk berhenti berkarier setelah mereka menikah dan punya anak.
PM Shinzo Abe dikabarkan bertahun-tahun telah berusaha untuk membuat situasi lebih mudah bagi ibu pekerja. Namun, kurang perbedaan gender tetap saja menganga.
Jepang berada pada peringkat ke-114 dari 144 negara dalam laporan kesetaraan gender atau Global Gender Gap report 2017 yang dilansir World Economic Forum.
Politikus Australia Menyusui di Ruang Sidang
Kisah perempuan karier yang membawa bayi ke tempatnya bekerja juga terjadi Australia.
Setelah cuti bersalin selama 10 minggu, Senator Australia Larissa Waters datang ke gedung parlemen dengan membawa serta putrinya yang baru lahir. Keduanya bersiap mencatat sejarah.
Pasalnya, politikus Queensland itu berjanji akan memberi air susu ibu (ASI) bagi putrinya, Alia Joy, kapan pun dan di mana pun, termasuk di ruang sidang Senat.
"Sangat bangga bahwa anak perempuan saya, Alia, adalah bayi pertama yang disusui di Parlemen Federal! Kita butuh lebih banyak #perempuan dan orangtua di Parlemen #auspol," demikian kicauan Waters di media sosial Twitter, seperti dilansir CBS News pada Rabu, 10 Mei 2017.
Kicauan Waters tersebut disambut positif oleh para pengguna Twitter lain. Kebanyakan mereka memuji langkah Waters untuk menyusui bayinya kapan pun dan di mana pun.
"Parlemen membuat wanita tetap 'normal' dan menetapkan batasan bagi semua pekerja dalam menerima kesetaraan perempuan di tempat kerja," ujar salah seorang pengguna Twitter.
Sebelumnya, Waters telah lebih dulu mengumumkan kelahiran putrinya pada 7 Maret 2017. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan bahwa dirinya akan menyusui saat bekerja.
"Saya akan libur selama beberapa minggu, tapi akan segera kembali bersama si kecil. Dia sangat menginspirasi untuk melanjutkan pekerjaan kami dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan membendung perubahan iklim yang berbahaya. (Dan ya, jika dia lapar, dia akan disusui di ruang sidang Senat)," tulis Waters di Facebook saat itu.
Aturan parlemen telah diubah tahun lalu demi menciptakan lingkungan yang lebih "ramah" bagi keluarga.
Menurut the Australian Broadcasting Corp, di bawah peraturan parlemen sebelumnya, aktivitas menyusui dilarang di ruang Senat.
"Tidak ada anggota, baik laki-laki maupun perempuan yang akan dicegah untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam misi parlemen dengan alasan merawat bayi," ungkap Ketua Fraksi Pemerintah di parlemen, Christopher Pyne, Februari lalu.
Waters mendukung perubahan tersebut dan berharap akan ada lebih banyak wanita yang mengikuti jejaknya.
"Kita membutuhkan tempat kerja yang lebih ramah terhadap keluarga dan fleksibel, serta perawatan anak yang terjangkau bagi semua orang," tulis Waters di Facebook.
Advertisement
