Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana melakukan penyesuaian tarif di sembilan ruas tol tahun ini. Penyesuaian tarif ini dilakukan lantaran ruas tol tersebut memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dan dievaluasi.
Menurut Kepala BPJT Herry TZ, SPM yang dimaksud seperti kondisi jalan, lalu kecepatan rata-rata yang bisa ditempuh kendaraan, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan lain-lain.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk yang sembilan ini (ruas tol) sedang dalam proses, tapi secara evaluasi sudah selesai tinggal usulkan tarif," ungkap Herry, Jumat (24/11/2017).
Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan inflasi masing-masing daerah dalam dua tahun terakhir. Adapun kondisi saat ini rata-rata inflasi daerah sekitar tiga persen dalam setahun. Karena itu, kenaikan tarif tol bisa sekitar enam persen. Namun, ada juga yang 2,5 persen, seperti halnya Bali.
“Padahal asumsi tujuh persen. Dia (BUJT) bikin proyeksi tujuh persen kali dua 14 persen. Tiba-tiba hanya enam persen. Seolah-olah IRR (Internal Rate of Return) besar. Tapi tidak seperti itu. Nanti kita cari solusi yang baik," ungkapnya.
Meski diperkirakan akan dilakukan hingga akhir tahun. Namun, Herry pihaknya belum bisa memastikan apakah kenaikan tarif bersifat serentak atau tidak.
"Dia kan ditetapkan per ruas, bisa saja terpisah bisa serentak," kata dia.
Sementara itu, empat ruas jalan tol sebelummnya telah melakukan penyesuaian seperti di Tangerang-Merak, Cikampek-Palimanan, Makassar Seksi IV, dan Gempol-Pandaan.
Berikut daftar sembilan ruas tol yang akan rencananya akan mengalami kenaikan tarif, yakni:
- Semarang A,B,C
- Palimanan-Plumbon-Kanci
- Belawan-Medan-Tanjung Morawa
- Surabaya-Gempol
- Cawang-Tomang-Grogol-Pluit
- Cawang-Tanjung Priok-Ancol-Pluit
- Serpong-Pondok Aren
- Ujung Pandang Tahap I dan II
- Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
China Beri Pinjaman Pembangunan Tol Cisumdawu Seksi I
PT Adhi Karya (Persero) Tbk bekerja sama dengan perusahaan kontraktor asal China, China Road and Bridge Corporation JO dalam pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan(Cisumdawu) Seksi I.
Dalam kerja sama ini, perusahaan asal China tersebut memberikan pinjaman phase III senilai Rp 2,2 triliun serta turut menjadi kontraktor pembangunan ruas tol tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, seksi I yang menghubungkan Cileunyi-Rancakalong ini merupakan bagian yang menjadi tugas pemerintah untuk pembangunannya.
BACA JUGA
"Ruas tol ini bagian yang dikerjakan pemerintah, kita kerjakan dengan pinjaman dari pemerintah China," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Dia menuturkan, saat ini proses pembebasan lahan untuk seksi tol Cisumdawu tersebut telah mencapai 60 persen, sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman asing. Proses pembebasan lahan ini telah mencapai angka tersebut berkat adanya pelepasan aset lahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 20 persen.
"Pembebasan lahan sebenarnya 40 persen, tapi kami bisa gunakan lahan IPDN sehingga bisa 60 persen, karena syarat loan agreement harus 60 persen. Ini yang paling menentukan di-interchange di Cileunyi, karena ini pusat kemacetan. Pembebasan lahan harus didahulukan di daerah ini," kata dia.
Advertisement
