Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi targetkan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Pelindo I beroperasi pada 2018.
"Selesai pembangunan kita tetapkan soft launching Pelabuhan Kuala Tanjung pada Maret 2018,” ucap Budi Karya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/11/2017).
Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan, Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan ini.
"Kita siapkan infrastruktur yang tidak tanggung-tanggung, ada jalan eksisting, jalan tol, dan kereta api. Nanti Dirjen Perhubungan Laut berikan surat edaran, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia harus identifikasi, setelah itu keharusan mereka melakukan transhipment di Kuala tanjung, itulah yang namanya hub," jelas dia.
Baca Juga
Advertisement
Lanjutnya, selain menjadikan hub internasional di kawasan barat Indonesia Budi berharap nantinya Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pelabuhan transshipment dan pelabuhan untuk mendukung Kuala Tanjung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kalau itu terjadi ini ada suatu kebangkitan, lompatan suatu hub sistem yang kita lakukan ditambah lagi lokasinya yang ideal, di ujung Selat Malaka," kata dia.
Pada kesempatan yang sama Budi meminta kepada Pelindo 1 untuk pro aktif bekerjasama dengan konsultan professional untuk bisa memberikan peluang bagi kapal-kapal dari Eropa, China, Amerika untuk bisa berlabuh di Pelabuhan Kuala Tanjung. Proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung kini sudah mencapai 94 persen untuk sisi laut dan 74,5 perwen untuk sisi darat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera.
Pelabuhan Kuala Tanjung akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga 2023.
Tahap I merupakan Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung disiapkan dengan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari: Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya dengan komposisi penyertaan saham Pelindo 1 sebesar 55 persen, PT Pembangunan Perumahan 25 persen, dan PT Waskita Karya sebesar 20 persen.
Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap II yaitu pengembangan kawasan industri 3.000 hektar (Ha) (2016-2018), tahap III pengembangan dedicated/Hub Port(2017-2019), dan tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023). (Yas)
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kelola Bandara dan Pelabuhan, Menhub Targetkan Hemat Rp 1 Triliun
Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap akan bekerja sama dengan swasta untuk mengelola bandara dan pelabuhan. Ini sebagai upaya meningkatkan layanan dan fasilitas di sejumlah infrastruktur di bandara dan pelabuhan tersebut.
Saat ini Kemenhub juga telah mengundang investor yang tertarik untuk ikut mengelola sejumlah pelabuhan dan bandara tersebut. Kerja sama tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional.
"Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara," tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta 13 Oktober 2017.
Budi Karya menambahkan, sejumlah investor diundang, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan tercipta kompetensi sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara.
Selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara, Budi berharap kerja sama pengelolaan ini dapat menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.
"Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun, dari 30-an pelabuhan dan bandara," ujar Budi.
Budi menambahkan, saat ini tercatat terdapat dua pelabuhan yang telah melakukan kerja sama pemanfaatan (KSP), yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo.
Selain itu, dua pelabuhan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima. Budi menargetkan, terdapat sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya ke swasta pada 2017.
Advertisement
