Gas LPG Langka, Ini yang Terjadi Saat Warga Menyerbu Pangkalan

Para subagen tak jarang menjadi pihak yang paling dicurigai masyarakat atas kelangkaan gas LPG.

oleh Fajar Eko NugrohoArfandi Ibrahim diperbarui 25 Nov 2017, 19:09 WIB
Warga menyerbu pangkalan gas LPG. Foto: (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Masyarakat ramai-ramai mendatangi salah satu agen pengisian tabung gas LPG 3 kg di Gorontalo. Hal ini dikarenakan adanya kelakaan gas pada sepekan terakhir. Tabung gas (elpiji) ukuran 3 kg, mulai sulit didapatkan di wilayah Provinsi Gorontalo sehingga sangat menyulitkan aktivitas warga untuk memasak kebutuhan rumah tangga terlebih para pengusaha rumah makan.

Pantauan Liputan6.com, seluruh subagen yang biasanya menjual gas ukuran tabung 3 kg, kehabisan penyediaan, bahkan ada agen resmi yang tutup.

Yunus Usman, salah seorang subagen penjual gas tabung 3 kg, menuturkan, sudah beberapa pekan tidak bisa melayani permintaan konsumen. Sebab, agen penyalur tidak lagi menyuplai. Padahal setiap minggu, agen resmi elpiji menyalurkan pada subagen ataupun pangkalan penjual gas.

"Kami sudah beberapa kali menghubungi agen. Namun jawabannya selalu mengatakan masih menunggu stok yang datang dari Makasar," kata Yunus.

Ia kesal, lantaran kelangkaan gas membuat masyarakat curiga pada subagen. Tak jarang, Yunus dan beberapa subagen lainnya dituduh menimbun gas LPG.

"Sekarang kami mendapat tuduhan yang tidak enak dari konsumen. Namun setelah diberi penjelasan bahkan disuruh periksa jika ada stok gas yang tersimpan, konsumen baru yakin," ujarnya.

Yasbir Mooduto, salah seorang warga di Bone Bolango mengatakan, saat ini sangat sulit untuk memperoleh gas khususnya untuk ukuran 3 kg. Jika pun stok ada, ia harus mengantre berjam-jam dan tak kebagian.

"Saya sudah tiga hari sibuk mencari gas ukuran tiga kg, namun sangat kesulitan sebab stok memang langka, bahkan kami berbondong-bondong mendatangi agen pengisinya jawaban mereka tetap sama stok habis," kata Yasbir yang membuka usaha warung makan tersebut.

Warga maupun subagen berharap agar kelangkaan gas tersebut menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah, sebab masyarakat sangat tergantung pada kompor gas untuk memasak.

Saksikan video pilihan berikut ini:


Gas Bersubsidi Mulai Dibatasi

Pekerja memindahkan tabung gas LPG 3 Kg untuk dijual ke warung-warung di salah satu pangkalan LPG kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (21/7). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lain cerita di Jawa Tengah, Area Manager Communication & Relations PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV Wilayah Jawa Bagian Tengah & DIY, Andar Titi Lestari menyebut, penggunaan gas LPG bersubsidi akan dibatasi. Dalam waktu dekat, penggunaan gas elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

Menurut dia, kriteria penerima gas elpiji bersubsidi yakni rumah tangga miskin, rentan miskin, dan usaha mikro sesuai basis data terpadu dari kementerian sosial. Pola pendistribusian gas elpiji kepada kalangan tersebut, mekanismenya langsung dari pemerintah pusat. 

"Mekanismenya masih menunggu dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, Ditjen Migas," ucap Andar Titi Lestari, Sabtu, (25/11/2017).

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK), saat ini ada sekitar 26 juta rumah tangga miskin yang berhak menggunakan elpiji bersubsidi. Ia menjelaskan, karakteristik keluarga miskin atau rentan miskin adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraannya mencapai 40 persen terendah.

"Selain itu, pendapatannya Rp 350.000 per kapita per bulan, tembok rumah tidak permanen, lantai rumah tidak permanen, dan luas lantai rumah kurang dari delapan meter persegi," jelasnya.

Selain itu, juga ada juga alokasi untuk para pengusaha mikro yang jumlahnya ada sekitar 2,3 juta. Untuk karakteristik usaha mikro yang disubsidi adalah usaha mikro yang dikelola rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah. 

Mereka memiliki tingkat pendidikan relatif rendah, barang jualan dan tempat usaha tidak selalu tetap, serta umumnya belum memiliki akses ke perbankan. Untuk itu, dialokasikan 6,1 juta ton elpiji berubsidi pada Rancanangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2017. 

"Namun realisasinya hingga September, berdasarkan alokasi tersebut, sudah over sampai dengan satu persen kuota dari revisi APBN-P 2017," bebernya.

Sementara itu, General Manager PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Tengah-DIY Ibnu Chouldum berharap adanya kesadaran masyarakat terkait dengan pengguanaan gas elpiji bersubsidi. 

Terlebih bagi masyarakat tergolong mampu dapat menggunakan produk yang tidak bersubsidi seperti penggunaan gas elpiji ujuran 5.5 kg atau 12 kg. 

"Ya kan masyarakat paling tidak terlebih dahulu sadar akan apa yang bukan menjadi haknya. Karena seharusnya mereka yang mampu tapi menggunakan hak orang yang tidak mampu, ya harusnya malu dong pakai elpiji subsidi," ucap Ibnu Chouldum.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya