Pakistan Blokir Facebook, YouTube dan Twitter, Apa Sebabnya?

Stasiun TV lokal bahkan tidak diizinkan untuk beroperasi oleh pemerintah Pakistan.

oleh Jeko I. R. diperbarui 26 Nov 2017, 20:26 WIB
Di sejumlah negara Twitter dinilai terlalu berbahaya dan harus menghadapi belenggu pemblokiran.

Liputan6.com, Islamabad - Beberapa media sosial (medsos) mulai dari Facebook, YouTube, hingga Twitter diblokir di Pakistan sejak Sabtu (25/11/2017) waktu setempat.

Usut punya usut, pemblokiran dilakukan pemerintah akibat demonstrasi yang menyebabkan aksi kekerasan bahkan menewaskan enam orang korban dan melukai 200 orang.

Rentetan aksi ekstrem yang berlangsung hampir selama 19 hari tersebut, membuat Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) memutuskan untuk memblokir semua medsos yang beroperasi di sana.

Alasannya, mereka tak ingin pemberitaan terkait demonstrasi menyebar luas di dunia maya. Tak cuma itu, pemerintah juga mengimbau stasiun TV lokal untuk tidak beroperasi selama masa kritis ini.

Pihak Twitter pun langsung angkat bicara terkait pemblokiran ini . "Kami sadar bahwa pemerintah Pakistan telah memblokir layanan kami dan medsos lain. Pengguna juga melaporkan mengalami kesulitan mengakses Twitter. Kami sedang memonitor situasi ini dan berharap layanan kami akan segera dibuka kembali," cuit Twitter dalam akun resminya.

Pihak Facebook dan Google (YouTube) sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pemblokiran ini. Pemerintah Pakistan pun tidak memberikan kepastian kapan semua akan kembali seperti semula.


Bukan Pertama Kali

Ulama Pakistan Hafiz Saeed, ia dituduh oleh Amerika Serikat dan India mendalangi serangan Mumbai 2008. (AP Photo/K.M. Chaudary)

Ini bukan pertama kalinya media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter dan kawan-kawannya diblokir di wilayah Timur Tengah. Sebelumnya, negara Tetangga Pakistan, Iran juga sempat memblokir semuanya pada 2013.

Menurut laporan Washington Post, Facebook dan Twitter sebelumnya diblokir sejak 2009. Layanan itu sempat tidak bisa diakses sejak Presiden Mahmoud Ahmadinejad kembali terpilih.

Di bawah pemerintahan Ahmadinejad, akses terhadap kedua layanan itu sangat dibatasi.

Kala itu, pemerintah Iran berusaha memperketat kontrol akses internet dan sejumlah situs populer guna mencegah adanya gelombang protes ke pemerintah.

(Jek/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya