Liputan6.com, Harare - Keputusan Robert Mugabe untuk mundur sebagai Presiden Zimbabwe diganjar dengan uang senilai 7,5 juta pound sterling atau setara dengan Rp 135 miliar. Selain itu, ia beserta istrinya, Grace Mugabe juga mendapat kekebalan dari berbagai tuntutan hukum.
Mugabe, mantan autokrat berusia 93 tahun, pada 21 November 2017 akhirnya tunduk pada besarnya tekanan untuk mengundurkan diri setelah berkuasa selama 37 tahun.
Dikutip dari independent.co.uk pada Minggu (26/11/2017), Mugabe dikabarkan melakukan tawar-menawar dengan militer demi mengizinkan ia dan istrinya menikmati sisa hidup mereka di Zimbabwe, bukan di pengasingan.
Kendati digulingkan melalui sebuah kudeta tak berdarah, sebagai mantan kepala negara, Mugabe masih akan menikmati perlindungan penuh dari pihak militer. Demikian laporan media setempat. Selain itu, disebutkan pula bahwa ia masih akan menerima gaji presiden sebesar 112 ribu pound sterling atau Rp 2 miliar per tahun hingga kematiannya.
Sementara itu, Grace yang dikenal dengan julukan "Gucci Grace" berkat kebiasaan belanjanya yang fantastis akan menerima setengah dari gaji sang suami jika yang bersangkutan meninggal.
Menurut laporan, Mugabe menegosiasikan "paket pensiun" ini dengan melibatkan sebuah tim mediator. Salah satu anggota tim tersebut adalah seorang pendeta Katolik.
"Pemerintah akan memberinya uang sebesar 3,75 juta pound sterling dalam bentuk lumsum dan sisanya akan dilunasi secara mencicil," ujar seorang sumber kepada the Zimbabwe Independent.
Baca Juga
Advertisement
Sumber yang sama melanjutkan, "Mugabe juga akan menikmati tunjangan kesehatan dan gaji bulanannya. Jika dia meninggal, istrinya akan menerima separuh gajinya."
Kepemimpinan Mugabe ditandai dengan korupsi dan penindasan, memicu tingginya populasi miskin, meningkatnya pengangguran hingga 80 persen dan mendorong perekonomian Zimbabwe ke titik terendah. Namun Mugabe tetap bergelimang kemewahan.
Pengganti Mugabe yang juga mantan tangan kanannya, Emmerson Mnangagwa (75) telah dilantik sebagai Presiden sementara pada Jumat lalu. Ia menjanjikan hadirnya sebuah era baru, meski sebagian orang mengkhawatirkan bahwa yang ditawarkannya tak jauh berbeda dengan yang apa yang ditunjukkan Mugabe.
Mnangagwa yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden juga menyerukan agar rakyat tidak melakukan "balas dendam" terhadap Mugabe. Sebaliknya, ia memuji "kontribusi besar" Mugabe terhadap Zimbabwe.
Selain itu, Mnangagwa juga menjanjikan akan pelaksanaan pemilu yang "bebas dan adil" pada Agustus 2018. Ia tegaskan, "Suara rakyat akan didengar."
Pihak oposisi sendiri mengecam kesepakatan yang memungkinkan Mugabe tetap tinggal di Zimbabwe dan melenggang bebas tanpa dikenai tuntutan.
"Kami tidak tahu jika ada kesepakatan tertentu dengan Mugabe, dan bila ada perjanjian terkait uang atau hal lain, itu tidak konstitusional," ujar Douglas Mwonzora, Sekjen Movement for Democratic Change, partai oposisi utama.
"Dalam konstitusi, Mugabe adalah pensiunan presiden dan tidak memiliki kekebalan terhadap tindak pidana atau kesalahan sipil yang dilakukan saat menjabat. Di Zanu-PF, mereka bisa saling memberi kekebalan, namun undang-undang tidak mengizinkannya."
