Liputan6.com, Surabaya - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada partai politik dan tim sukses untuk tidak saling membajak calon kepala daerah dan wakilnya yang akan diusung pada Pilkada 2018. Menurutnya, membangun koalisi sah-sah saja, namun demikian, jika etika tidak dijaga akan merusak demokrasi.
"Buat apa kaderisasi, diklat calon kepala daerah, pilkada, kebanggaan parpol jika bajak membajak," ucap Tjahjo Kumolo usai membuka Rapat Pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia di Gedung Grahadi, Senin, 27 November 2017.
Advertisement
Mendagri mengungkapkan, kejadian bajak membajak figur yang bakal bertarung pada pilkada tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga banyak terjadi di daerah lainnya.
"Dari 171 pilkada di Indonesia, kejadiannya (bajak membajak) banyak di daerah," ujar politikus PDIP ini.
Mendagri juga berharap, pada pelaksanaan Pilkada 2018 tidak ada politik uang. Bawaslu dan kepolisian harus bertindak tegas, apabila menemukan kampanye yang berujar kebencian, SARA dan fitnah.
"Harus adu program dan konsep bagaimana membangun daerah," ucap dia.
Tjahjo menambahkan, untuk kepala daerah dan wakilnya yang hendak mengikuti pilkada, tidak perlu mundur dari jabatan yang diembannya.
"Kalau maju pada provinsi yang sama tak harus mundur, kecuali kepala daerah yang maju di luar provinsi harus berhenti," kata dia.
Dia mengatakan, Akan tetapi, secara etika calon yang bersangkutan harus nonaktif dari jabatannya. Apabila menteri harus mengajukan ke presiden, sedangkan kepala daerah ke Mendagri.
"Tetapi itu juga bergantung pada individunya," Tjahjo Kumolo menandaskan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Emil Dardak Dibajak
Partai Demokrat menyokong Emil Dardak untuk maju dalam Pilkada Jatim sebagai wakil dari Khofifah Indar Parawansa. Bupati Trenggalek itu sendiri merupakan kader dari PDIP yang saat ini telah membelot dari aturan yang telah ditetapkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, langkah Demokrat yang "membajak" kadernya tersebut sebagai bentuk outsourcing. Dan PDIP, kata dia, tidak akan terpengaruh dengan sikap Partai Demokrat tersebut.
"Bagaimana Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menerapkan politik outsourcing. Kami tidak terpancing," kata Hasto usai diskusi di Hotel Saripan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
Dia menambahkan, seorang kader yang baik adalah mereka yang setia dengan partai. PDIP akan terus menerapkan pelatihan guna menunjuk pemimpin yang sesuai dengan jati diri partai.
"Kami tetap setia pada kaderisasi, karena itu menunjukkan track record seorang pemimpin. Dan kami melatih orang dari dalam diri kami," jelas dia.
Advertisement
