Happy Bone Golkar: 25 DPD Dukung Munaslub Dipercepat

Bone menilai, percepatan Munaslub perlu dilakukan agar Golkar segera mempunyai ketua umum yang baru.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 28 Nov 2017, 09:56 WIB
Pekerja membawa atribut bendera yang akan di pasang di alun alun utara Yogyakarta, (11/3). Ade Komarudin akan mendekalrasikan pencalonan ketua Umum DPP Golkar yang akan bertarung pada Munaslub 2016. (Liputan6.com/Boy Harjanto)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain menilai desakan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar segera dilakukan semakin besar. Dia memperkirakan saat ini sudah lebih dari 25 pimpinan daerah yang meminta Munaslub dilakukan.

"25 DPD itu sudah lebih dari sepertiga. Artinya, saya yakin, Plt Ketua pasti akan menyetujui (Munaslub), karena ini satu keniscayaan," ujar Happy Bone saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (28/2017).

Bone menilai, percepatan Munaslub perlu dilakukan agar Golkar segera mempunyai ketua umum yang baru. Menurut Bone, pasca-penahanan Setya Novanto, Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan.

"Ibarat kapan nahkodanya bermasalah, kapal ini harus punya nakhoda baru, dan ini harus dipikiran," kata dia.

Terkait dengan sosok yang berpotensi maju sebagai calon ketua umum bila Munaslub dilakukan, menurut Bone, calon tersebut haruslah kader Golkar yang mempunyai hubungan baik dengan pemerintah Jokowi-JK.

Bone pun menyebut nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang saat ini, masih menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

"Dia enggak pernah terkena masalah hukum, dia juga pernah menjadi Ketua Komisi VII DPR dan anak Pak Hartarto, tokoh pendiri Golkar. Dia juga menteri yang diandalkan Pak Jokowi," kata dia.


Dongkrak Elektabilitas Golkar

Bone mengatakan Golkar sebagai partai pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres 2019 mendatang. Dengan alasan itu, kata Bone, elektabilitas Golkar harus ditingkatkan.

"Elektabilitas Golkar enggak boleh di bawah tapi harus naik," pintanya.

Namun demikian, untuk maju sebagai calon ketua umum, Airlangga harus lebih dulu mendapat restu Presiden Jokowi.

"Ini prosedural yang ada di kabinet. Seperti Khofifah yang meminta izin ke Presiden juga kan," Bone menandaskan. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya