Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengembangkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah menyadari, anggaran negara terbatas sehingga dibutuhkan peran swasta untuk membangun infrastruktur.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peran swasta tidak hanya sekadar menambal permodalan yang terbatas. Peran swasta juga diperlukan supaya pembangunan infrastruktur lebih disiplin.
"Pada saat kebutuhan untuk membangun begitu sangat urgent dan tinggi namun resources terbatas, sumber daya terbatas. Pada saat yang sama kita melihat kesempatan private sector bukan hanya memecahkan masalah uang tapi memberikan juga masalah disiplin tata kelola, dan disiplin pengelolaan aset keuangan dan ekonomi dari proyek yang ingin dikerjasamakan," jelas dia dalam Indonesia PPP Day 2017 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani menerangkan, berbagai proyek tengah berjalan dengan skema KPBU. Sebutnya, mulai dari penyediaan air, pengelolaan sampah, dan lain-lain.
"Di nasional ada Palapa Ring, kita bicara pembangunan pasar, pembangunan pelabuhan laut dan udara bahkan ada pembangunan lapas," ujar dia.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini perlu komitmen daerah untuk mendorong KPBU. Kemudian mendorong daerah untuk menyusun perencanaan, struktur legal, dan kewajiban dari masing-masing pemangku kepentingan.
Dia melanjutkan, pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) siap membantu dan mendampingi pemerintah daerah dari perencanaan hingga tata kelola. Ini agar proyek pembangunan infrastruktur tersebut berjalan dengan baik.
Tak lupa, dia juga bilang, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pada KPBU.
"Kami sampaikan berbagai instrumen mulai dari project development fund, yaitu kami bantu siapkan pengembangan pelaksanaan proyek. Kami bicara penjaminan dan viability gap fund yang secara ekonomi masuk akal tapi secara keuangan tidak cukup menarik untuk swasta. Maka ada semacam perbedaan ini yang diisi. Kita memberikan availability payment yaitu penjaminan kembali terhadap proyek," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Investasi Swasta Meningkat 24 Persen
Sebelumnya proyek miliaran dolar Amerika Serikat menjadi daya tarik besar yang mendorong investasi pihak swasta di bidang infrastruktur khususnya di negara-negara berkembang.
Laporan terbaru dari World Bank Group mengungkap, investasi pihak swasta di infrastruktur meningkat 24 persen dibanding tahun 2016. Hingga kini, tercatat ada 132 proyek yang tengah dibangun yang memiliki nilai US$ 36,7 miliar.
Meski demikian, walaupun pertumbuhan proyek besar infrastruktur turut mengerek jumlah investasi pada semester awal 2017, besar rata-rata investasi masih rendah. Data Half Yearly Update of the Private Participation in Infrastructure (PPI) menunjukkan, besarnya dana investasi ini masih 15 persen lebih rendah dibanding semester awal dalam lima tahun terakhir.
"Investor sektor swasta melakukan peningkatan investasi di proyek infrastruktur, dan ini merupakan pengembangan yang disambut baik mengingat kebutuhan akan infrastruktur yang semakin banyak terutama di negara-negara berkembang," kata Cledan Mandri-Perrott, Head of the Infrastructure, PPPs, and Guarantees Group di World Bank, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin 23 Oktober 2017.
"World Bank Group terus mendorong investasi swasta yang lebih banyak di bidang infrastruktur, yang masih menjadi bagian kecil dari total belanja infrastruktur. Sejak tahun 1990, sektor swasta hanya menginvestasikan US$ 1,6 triliun secara keseluruhan dalam proyek infrastruktur di negara-negara berkembang," lanjutnya.
Wilayah Asia Timur dan Pasifik menerima lebih dari sepertiga total investasi global di bidang infrastruktur, mengalahkan Amerika Latin dan Karibia. Sementara sektor yang paling banyak dilirik investor adalah energi dengan jumlah investasi tiga perempat dari total kucuran dana global.
Indonesia menjadi negara favorit para investor swasta di bidang energi bersama dengan Yordania, dan Pakistan. Secara keseluruhan, 17 dari 33 negara hanya mampu membukukan satu persetujuan investasi swasta. Negara yang mampu menandatangani beberapa kesepakatan investasi swasta sekaligus adalah China dengan 36 proyek dan India dengan 22 proyek.
Sektor energi terbarukan terus menguat dengan 68 dari 82 proyek pembangkit listrik difokuskan pada tenaga surya dan angin. Dari 29 proyek surya yang ditandatangani pada 2017, 13 berada di China dan tujuh berada di India, sementara Brasil menyumbang 7 dari 16 proyek angin yang tercatat. Nilai rata-rata untuk proyek energi terbarukan adalah US$ 149 juta.
Investasi di negara-negara berpenghasilan rendah juga menguat dengan nilai investasi yang meningkat menjadi US$ 2,1 miliar dengan total 15 proyek di 10 negara. Pada 2016, hanya enam negara berpenghasilan rendah yang menerima investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.
Advertisement
