Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara turut mendukung PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) tepat sasaran, dengan mendeklarasikan penggunaan elpiji non subsidi bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.
Deklarasi ini disampaikan Ketua Korpri Sumatera Utara Arsyad Lubis dalam momentum perayaan Hari Ulang Tahun Korpri ke-46, kemarin.
General Manager MOR I PT Pertamina (Persero), Erry Widiastono, mengapresiasi tingginya minat dan partisipasi pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN di lingkungan Pemprov Sumatera Utara untuk menggunakan elpiji non subsidi, dalam hal ini Bright Gas kemasan 5,5 kilogram (kg).
Baca Juga
Advertisement
Hal ini dibuktikan dengan besarnya komitmen PNS Pemprov Sumatera Utara untuk menggunakan elpiji non subsidi.
“Ini menunjukkan kepedulian yang tinggi dari para PNS atau ASN di lingkungan Pemprov Sumatera Utara untuk menggunakan elpiji non subsidi sehingga elpiji bersubsidi 3 kg dapat betul-betul digunakan oleh masyarakat miskin dan usaha mikro,” tutur dia di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembelian Bright Gas 5,5 kg dengan cara trade in. Dalam pelaksanaan program tersebut, sebanyak 273 tabung Bright Gas terjual.
Arsyad menyampaikan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga himbauan Gubernur Sumatera, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak menggunakan [elpiji 3 kg]( 3142582 "") yang disubsidi pemerintah.
"Dengan begitu, PNS atau ASN, harus beralih ke Elpiji yang tidak bersubsidi," Kata Arsyad.
Upaya meningkatkan kemudahan konsumen mendapatkan LPG non subsidi, Pertamina MOR I telah meluncurkan aplikasi Home Delivery Oke Gas. Aplikasi tersebut memungkinkan konsumen untuk memesan elpiji non subsidi secara online dengan layanan antar ke rumah. Aplikasi tersebut telah bisa diunduh melalui Playstore.
“Ini merupakan respons Pertamina terhadap perkembangan pemanfaatan aplikasi digital dalam memberikan pelayanan dan pengalaman lebih kepada konsumen," tutur dia.
Di Cilegon
Selain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Cilegon Banten juga melakukan hal yang sama. PLT Walikota Cilegon Edi Ariadi mengajak para PNS di wilayah Kota Cilegon untuk tidak menggunakan Elpiji subsidi.
Hal ini sesuai dengan surat edaran No. 500/4345/Disperind tanggal 26 September 2017 terkait pengalihan penggunaan Elpiji 3 kg ke Elpiji Non Subsidi untuk seluruh PNS sewilayah kota Cilegon.
Kegiatan sinergi ini sebagai bentuk deklarasi penggunaan elpiji non subsidi bagi seluruh PNS sewilayah kota Cilegon.
Edi menjelaskan bahwa elpiji 3 kg merupakan produk yang disubsidi pemerintah sehingga khusus diperuntukkan bagi rakyat yang tidak mampu.
Sementara PNS bukanlah termasuk dalam kategori rakyat yang layak menerima subsidi Elpiji 3 kg. “Karena itu saya menghimbau agar PNS Kota Cilegon tidak lagi menggunakan Elpiji 3 kg, melainkan beralih ke Elpiji non subsidi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Unit Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat Dian Hapsari Firasati mengungkapkan, pihaknya telah menyediakan. pasokan Elpiji non subsidi sebagai alternatif bahan bakar memasak bagi masyarakat.
“Kami telah menyediakan Bright Gas baikukuran 5,5 kg sebagai alternatif bagimasyarakat yang seharusnya tidakmenggunakan elpiji subsidi 3 kg. Dengan ukurannya yang tidak berbeda jauh dengan 3 kg, Bright Gas 5,5 kg cukup ringan danmudah dibawa. Dengan begitu harapannyamasyarakat juga lebih tertarik menggunakan Bright Gas 5,5 kg,” paparnya.
Bright Gas 5,5 kg sebetulnya bukan barangbaru bagi warga Cilegon karena sudah tersedia di 122 pangkalan Elpiji 3 kg, 72 Modern Outlet (Indomaret) dan beberapa SPBU di Kota Cilegon.
Hingga Oktober 2017, penjualan Bright Gas di Kota Cilegonmencapai 75.657 tabung atau meningkattajam dari periode tahun sebelumnya yang sebesar 22.972 tabung.
Advertisement
