Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih terus memonitor dampak dari letusan Gunung Agung terhadap perekonomian di Bali maupun secara nasional.
Menkeu menyatakan, sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, letusan gunung ini dipastikan akan sangat mempengaruhi sektor pariwisata, bukan hanya di Bali, tetapi juga secara nasional.
"Dampak Bali, kami akan memonitor mengenai dampak ekonomi dan karena Bali pusat pariwisata, kami juga akan melihat dari dampak ekonomi secara lebih luas," ujar dia di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani menuturkan, peristiwa seperti ini bukan pertama kali terjadi di Bali. Selain itu, provinsi dengan julukan Pulau Dewata ini juga pernah mengalami masa-masa sulit saat terjadinya ledakan bom dan mengguncang pariwisata di daerah itu.
"Bali tentu pernah mengalami situasi yang tidak baik di masa lalu dan memengaruhi keseluruhan pariwisatanya dan aktivitas gunung berapi juga pernah terjadi di Bali, maka kami akan melihat bagaimana dampak itu akan bisa dimitigasi dan diminimalkan," kata dia.
Namun demikian, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan membantu sehingga aktivitas pariwisata di provinsi tersebut kembali normal. Nantinya bantuan akibat letusan Gunung Agung yang diberikan akan mengikuti aturan yang berlaku.
"Dalam mendukung, kami akan melakukan berdasarkan peraturan UU, di mana keuangan negara akan mendukung daerah yang mengalami bencana sesuai kriteria yang ada," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jurus Sri Mulyani Atur Anggaran Proyek Infrastruktur
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku akan selektif dalam memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan agar tidak berisiko pada keuangan negara.
"Kami memberi jaminan project by project. Kemudian dibutuhkannya apa? Apakah membutuhkan project development facility, apakah viability gap fund, ataukah jaminan atau kombinasi seluruh itu. Kami melakukan secara fleksibel," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu 29 November 2017.
Namun, Sri Mulyani menjelaskan, pemberian dukungan tersebut harus memperhatikan kemampuan anggaran negara sehingga tidak menimbulkan risiko ke depannya.
"Untuk jaminan exposure maksimum 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB)," tegasnya.
Sementara untuk seluruh contingent liabilities, yaitu risiko yang berasal dari kemungkinan berbagai exposure terhadap swasta untuk pembangunan infrastruktur melalui kementerian maupun daerah, maksimum sampai 6 persen dari PDB.
"Jadi kalau utang terhadap PDB sekarang di 28 persen, maksimum dijaga 33-34 persen dari PDB," jelas dia.
Sri Mulyani bilang, pemerintah akan berupaya mengelola keuangan secara baik. Sejalan dengan itu, menurutnya, anggaran pemerintah juga diawasi berbagai pemangku kepentingan.
"APBN dinilai oleh berbagai stakeholder tidak hanya sisi akuntabilitas BPK, tapi dari sisi kualitas kami memiliki rating agency untuk melihat karena berpengaruh pada persepsi keuangan negara dikelola baik," papar Sri Mulyani.
Advertisement
