RI Desak Kemerdekaan Palestina di Hari Solidaritas Internasional

Menlu RI Retno Marsudi mendesak dunia untuk berpartisipasi dalam proses kemerdekaan Palestina dan perdamaian di kawasan.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 30 Nov 2017, 18:01 WIB
Warga Palestina membentang bendera negara mereka, bergembira menyambut rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah (AP Photo/Khalil Hamra)

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC), Kementerian Luar Negeri RI, dan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menggelar International Day of Solidarity of Palestina. Kegiatan itu dilaksanakan di Jakarta, 30 November 2017.

Dengan mengambil format pameran foto, kegiatan itu memasang tajuk "Ending the Occupation, The Path of Independence, Justice, and Peace for Palestine".

Kegiatan itu dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari berbagai negara, seperti Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Direktur UNIC Eshila Maravanyika, dan Duta Besar Palestina untuk RI Zuhair Al Shun.

Turut hadir pula Dean of Arab States sekaligus Duta Besar Tunisia di Jakarta Mourad Belhassen, serta perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia.

Dalam kesempatan itu (30/11/2017), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, "Indonesia merupakan negara yang mendukung solusi dua negara, yakni Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem dan Israel sebagai negara yang masing-masing merdeka serta berdaulat. Tak hanya itu, rekonsiliasi adalah sebuah keharusan dan mesti dijaga."

Menlu RI juga mencatat bahwa dialog perdamaian Fatah dan Hamas yang saat ini tengah berlangsung merupakan sebuah perkembangan yang positif demi proses kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat berpidato dalam perayaan International Day of Solidarity of Palestina di Jakarta (30/11/2017) (Rizki Akbar Hasan/Liputan6.com)

Ia turut menyampaikan, setiap negara di kawasan dan dunia harus berpartisipasi aktif dalam pengembangan perdamaian dan stabilitas terkait isu Palestina.

"Semua negara harus berpartisipasi dalam penguatan kapasitas dan upaya perdamaian. Kita harus mendukung pemulihan ekonomi, membantu upaya soft-soft cooperation, membentuk program pengembangan dan pemberdayaan yang tepat sasaran bagi warga Palestina," tambah Retno.

Ketika mengakhiri pidatonya, Retno mengatakan, "Kita harus berbuat lebih banyak untuk Palestina."

Sementara itu, Direktur UNIC Eshila Maravanyika mengatakan, perhelatan tersebut menjadi ajang untuk kembali mengingatkan kepada berbagai negara dan komunitas internasional terkait krisis di Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menggunting pita simbolisasi pembukaan pameran foto di International Day of Solidarity of Palestine di Jakarta (30/11/2017) (Rizki Akbar Hasan/Liputan6.com)

"Mewakili PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Gutteres, saya menyampaikan bahwa krisis Palestina selalu menjadi perhatian dan pembahasan kami. PBB tengah mengupayakan untuk memproduksi resolusi demi mendamaikan Palestina dan Israel," tambah Maravanyika.

Sementara itu, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun memanfaatkan kesempatan tersebut agar komunitas internasional mendukung kemerdekaan negaranya.

Ia melanjutkan, "Dunia juga harus mendorong Israel, supaya mereka (Israel) mampu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina."

Sang Dubes Palestina menambahkan bahwa negaranya menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan yang ditempuh dengan cara damai, stabilisasi dan normalisasi di kawasan, serta pengembalian wilayah tradisional Palestina yang diklaim Israel usai Perang Enam Hari 1967.

"Rakyat kami memutuskan untuk meneruskan perjuangan jika pada akhirnya kami tak memperoleh kemerdekaan yang kami inginkan," tambah Dubes Al Shun.

Adapun Dean of Arab States sekaligus Duta Besar Tunisia di Jakarta Mourad Belhassen mengatakan bahwa krisis yang terjadi di Palestina harus segera diakhiri, jika tak ingin timbulnya permasalahan baru di kawasan, seperti ekstremisme dan radikalisme.

Dengan demikian, Belhassen mengatakan, "Dewan Keamanan PBB harus terus menekan Israel menggunakan mekanisme resolusi PBB, hukum internasional. Agar Palestina mampu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki kemampuan untuk menentukan nasib sendiri."

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya