Pemerintah Kejar Pemerataan Listrik Pakai Lampu Tenaga Surya

PT PLN (Persero) juga terus mendorong pembangunan infrstruktur ketenagalistrikan di wilayah perdesaan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 02 Des 2017, 20:24 WIB
Pelanggan mengecek token listrik di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (15/11). Dengan adanya penyederhaan tersebut, maka ada penambahan daya listrik pada pelanggan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memanfaatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk me‎ngejar target pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) 99 persen pada 2019.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono mengatakan, ‎saat ini rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 93,5 persen.

Pada 2018, rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 95 persen serta pada 2019 sebesar 97 persen. Namun, pemerintah mengupayakan agar bisa mencapai 99 persen dengan program praelektrifikasi penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk desa belum berlistrik.

"Dengan adanya program yang lebih mengarah ke arah timur Indonesia, diharapkan infrastruktur ketenagalistrikan dapat meningkatkan akses ketenagalistrikan di wilayah-wilayah tertinggal," kata ‎Agoes, di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Selain pemerintah, PT PLN (Persero) juga terus mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah perdesaan, hingga September 2017, PLN telah melistriki sebanyak 73.563 desa.

Berdasarkan rencana pengembangan listrik perdesaan PLN 2017 hingga 2019, PLN akan membangun akan mengembangkan listrik perdesaan tahun 2017 sebanyak 5.457 desa, sementara tahun 2018 sebanyak 5,053 desa dan tahun 2019 sebanyak 3,975 desa.

Penyediaan begitu pening karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan roda dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pemerintah terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi listrik dengan berbagai program. Peningkatan kapasitas listrik bukan hanya sebatas kewajiban, melainkan juga sudah merupakan sebuah keharusan.

"Sudah merupakan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh seiring meningkatnya perekonomian," tutup Agoes.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kerja sama

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjalin kerja sama dengan pemerintah Denmark dalam proyek pembangkit listrik tenaga angin. Kerja sama tersebut untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Terlebih lagi pembangkit ini merupakan energi baru dan terbarukan (EBT) yang tengah dikembangkan oleh pemerintah.

Jonan mengungkapkan, saat ini Denmark mempunyai pembangkit listrik dengan total kapasitas 5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 40 persen atau sekitar 2 GW merupakan berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

"Kita mendorong setiap kerja sama yang dapat mendukung pemerintah untuk mengembangkan potensi energi terbarukan. Terlebih, untuk program kelistrikan kita," ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Selain itu, pemerintah juga telah memiliki target untuk meningkatkan kapasitas ketenagalistrikan hingga sebesr 125 GW dalam 10 tahun ke depan. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2017-2026.

Oleh sebab itu, lanjut Jonan, pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai salah satu cara untuk mencapai target ini. Terlebih, potensi alam yang ada di Indonesia juga mendukung hal tersebut.

"Ini besar. Karena kita negara archipelago. Jika kalian terbang dari barat Indonesia di Sabang sampai timur Indonesia di Merauke itu membutuhkan waktu 7,5 jam. Itu sama saja terbang dari Jakarta ke Tokyo atau dari London ke New York," kata dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya