Liputan6.com, Jakarta: Sepuluh seri buku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang beredar di Tegal, Jawa Tengah, terus menuai kontroversi. Siswa SMP Almiraj di Desa Pekiringan, Tegal, menilai buku-buku yang berjudul antara lain Jalan Panjang Menuju Istana, Menata Kehidupan Bangsa, Diplomasi Damai, Berbakti untuk Bumi, dan Adil Tanpa Pandang Bulu kurang bermanfaat.
"Buat pendidikan kurang bermanfaat," kata Anam, siswa SMP Almiraj usai membaca buku tersebut di perpustakaan sekolah Senin (31/1). Hal senada juga diutarakan Yusnita, guru SMP Almiraj. "Buku itu sangat bertentangan dengan buku yang saya ajarkan, pendidikan kewarganegaraa," ucapnya. Karena itu, mereka meminta buku tersebut diganti dengan yang sesuai kurikulum
Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Edy Pramono, berkilah buku tersebut layak untuk pengayaan siswa SMP. "Disana ada Bung Karno, termasuk (Presiden) SBY, jadi kami mohon diluruskan jangan ditarik kesana kemari," ujar Edy.
Tapi, Dedy Gumelar, anggota Komisi Pendidikan DPR, menilai buku tersebut tidak layak menjadi bacaan anak SMP. Apalagi, buku tersebut penuh sanjungan tentang tokoh politik yang sedang berkuasa dan menggunakan anggaran negara.
Menurut Dedy, Kementerian Pendidikan Nasional harus bertanggung jawab dengan beredarnya buku SBY tersebut.(BOG)
"Buat pendidikan kurang bermanfaat," kata Anam, siswa SMP Almiraj usai membaca buku tersebut di perpustakaan sekolah Senin (31/1). Hal senada juga diutarakan Yusnita, guru SMP Almiraj. "Buku itu sangat bertentangan dengan buku yang saya ajarkan, pendidikan kewarganegaraa," ucapnya. Karena itu, mereka meminta buku tersebut diganti dengan yang sesuai kurikulum
Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Edy Pramono, berkilah buku tersebut layak untuk pengayaan siswa SMP. "Disana ada Bung Karno, termasuk (Presiden) SBY, jadi kami mohon diluruskan jangan ditarik kesana kemari," ujar Edy.
Tapi, Dedy Gumelar, anggota Komisi Pendidikan DPR, menilai buku tersebut tidak layak menjadi bacaan anak SMP. Apalagi, buku tersebut penuh sanjungan tentang tokoh politik yang sedang berkuasa dan menggunakan anggaran negara.
Menurut Dedy, Kementerian Pendidikan Nasional harus bertanggung jawab dengan beredarnya buku SBY tersebut.(BOG)
