Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Beberapa kalangan menilainya sebagai pilihan tepat.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, termasuk di antaranya. Ia berpendapat, dari ketiga kepala staf di TNI, Hadi Tjahjanto memiliki visi dan waktu masa pensiun yang lebih lama.
Advertisement
Muradi mengatakan peluangnya mengintegrasikan politik pertahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan pertahanan negara terbuka lebar. Selain itu, ada aspek lain yang ia soroti.
"Pengajuan Hadi Tjahjanto juga menegaskan bahwa Presiden ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan di TNI yang dijabat secara bergiliran dari tiga matra," ucap Muradi kepada Liputan6.com, Senin 4 Desember 2017.
Sebelumnya, dua panglima TNI terdahulu, berasal dari TNI angkatan darat (AD). Pengajuan Hadi Tjahjanto, menurut Muradi, harus dilihat sebagai bagian dari mengembalikan tradisi kepemimpinan bergiliran untuk menguatkan konsolidasi internal TNI.
Pengajuan Hadi, kata dia, juga respons regenerasi di organisasi TNI. Hadi dianggap memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan proses regenerasi yang rentangnya sempat terlalu jauh saat Jenderal Gatot memimpin TNI.
"Hal ini juga menegaskan untuk memperkuat penekanan kepemimpinan di TNI bahwa kepemimpinan bergilir adalah bagian dari membangun soliditas antarangkatan," tegas Muradi.
Bukan Orang Asing di Mata Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.
Lantas, apakah Jokowi telah lama mempersiapkan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI?
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengatakan bahwa Jokowi memiliki banyak pertimbangan sehingga memilih Hadi sebagai calon tunggal pengganti Gatot. Salah satunya, Hadi dianggap memenuhi syarat panglima TNI sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Johan juga menuturkan sosok Hadi dianggap layak menjabat sebagai panglima TNI. Merujuk pada surat yang dilayangkan Presiden kepada DPR, Hadi tercatat sebagai sosok yang cakap dan mumpuni.
"Di UU TNI itu kan persyaratan menjadi panglima TNI pernah menjadi kepala staf. Perwira aktif, perwira tinggi aktif, atau sedang menjadi kepala staf," jelas Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/12/2017).
Selain itu, Hadi Tjahjanto bukan orang asing di mata Jokowi. Sebelum menjadi KSAU, Jokowi telah menunjuk Hadi menjadi Sekretaris Militer Presiden, kemudian diangkat menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan.
"Saya kira semua bukan orang asing buat Pak Jokowi, ya. Kepala staf angkatan di TNI itu tentu tidak asing. Karena Presiden kan atasan masing-masing kepala staf termasuk Panglima TNI," ucap Johan.
Menurut Johan, pembahasan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru dibicarakan Jokowi dalam waktu dekat. Pasalnya, Jenderal Gatot Nurmantyo baru akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2017.
"Saya kira belum lama proses pengajuannya. Karena Pak Gatot baru akan pensiun pada 1 April 2018. Karena itu, perbincangan kalau diskusi berkaitan dengan calon pengganti Panglima TNI baru-baru ini," ucap dia.
Kendati begitu, mantan Juru Bicara KPK ini tidak mengetahui siapa saja pihak-pihak yang diajak berdiskusi terkait hal tersebut oleh Jokowi.
"Saya tidak tahu. Tapi kalau soal Pak Presiden diskusi dengan Pak Panglima TNI, diskusi dengan Pak Wapres, diskusi dengan menteri yang lain ya bisa-bisa saja dilakukan dan saya kira tak ada masalah. Presiden sebagai atasan Panglima TNI berdiskusi dengan Panglima TNI," tandas Johan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini
Advertisement
