JK Minta Kader Taati AD/ART Golkar soal Munaslub

JK mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

oleh Zainul Arifin diperbarui 04 Des 2017, 21:47 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberi sambutan usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara PMI dan BPOM di Jakarta, Senin (20/11). Kepala BPOM juga menyerahkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik kepada PMI. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Malang - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Dia mengingatkan agar kader partai berlambang pohon beringin untuk patuh pada AD/ART soal pergantian pimpinan.

“Semua harus sesuai aturan, yang menentukan ya AD/ART. Kalau sudah 2/3 daerah meminta (munaslub) ya harus dijalankan,” kata Jusuf Kalla saat di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Senin (4/12/2017).

Dia pun mengingatkan semua pihak untuk mematuhi aturan itu. Termasuk pihak–pihak yang ingin menolak Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Jusuf Kalla beberapa hari lalu juga memberikan dukungan terbuka pada Airlangga yang juga Menteri Perindustrian itu sebagai ketua umum partai.

Airlangga bersama sejumlah pengurus DPD Golkar akhir November lalu mengunjungi kediaman Jusuf Kalla. Ia mengklaim sudah mengantongi dukungan 2/3 dari seluruh DPD Golkar untuk menjadi ketua umum partai menggantikan Setya Novanto.

“Tunggu saja (soal pergantian ketua umum Partai Golkar). Biar didiskusikan," ujar dia.

 


Desakan Munaslub

Menteri Perindustrian sekaligus calon kuat Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto , menyebut sebagian besar DPD I mendesak DPP segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Aspirasi itu juga telah disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK yang juga tokoh senior Golkar.

"Jadi sesuai dengan AD/ART Golkar sudah ada 31 dari 34 DPD I yang telah menyampaikan aspirasinya untuk munas luar biasa," ujar Airlangga Hartarto di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 30 November 2017.

Airlangga Hartarto mengatakan, DPD I juga merasa prihatin atas kasus yang menimpa Setya Novanto. DPD I, ucap Airlangga, meminta DPP Partai Golkar segera menyiapkan langkah-langkah Munaslub pasca sidang praperadilan Setya Novanto.

"Langkah-langkah yang telah disampaikan dalam pleno partai Golkar salah satunya setelah praperadilan akan diadakan Munaslub dan berdasarkan mekanisme yang ada, sesuatu hal yang perlu dilaksanakan DPP Partai Golkar, " kata Airlangga.

Airlangga Hartarto meminta DPP Partai Golkar juga merespons permintaan sebagian besar DPD I tersebut dan mendorong segala persiapan Munaslub bisa selesai pertengahan Desember tahun ini.

"Tinggal DPP merespons mengenai jadwal dan keseluruhannya mendorong agar ini diselesaikan pada pertengahan Desember," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya