Liputan6.com, Washington, DC - Sejumlah kepala negara bereaksi atas kabar yang menyebutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk mengumumkan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Semestinya, pengumuman tersebut disampaikan Trump pada Senin 4 Desember 2017 waktu setempat. Belakangan, Juru Bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, mengonfirmasi terjadi penundaan. Ia tidak menyebutkan kapan pastinya Trump akan berpidato tentang isu Yerusalem.
Gidley hanya mengatakan, "Dalam beberapa hari mendatang".
Pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini secara teknis ditandai dengan dipindahkannya Kedubes AS yang selama ini berkedudukan di Tel Aviv.
Wacana terkait pemindahan perwakilan AS ini sendiri bukan hal baru. Sudah sejak 1995, Kongres mengesahkan UU yang mewajibkan Presiden AS memindahkan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Namun selama ini, para pendahulu Trump, mulai dari Bill Clinton hingga Barack Obama selalu menggunakan hak prerogatif mereka untuk menghindari UU tersebut dengan menandatangani perintah suspensi setiap enam bulan sekali. Alasannya, keputusan Kongres mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
Pada Juni 2017, Trump mengambil langkah serupa. Dan keputusannya itu membuat Israel kecewa.
Status Yerusalem dianggap sebagai "jantung" konflik Israel-Palestina. Kota ini merupakan rumah bagi tiga agama, yakni Yahudi, Islam dan Kristen.
Baca Juga
Advertisement
Israel menduduki wilayah itu dalam perang 1967. Mereka menganggap Yerusalem sebagai ibu kota yang tak dapat dibagi.
Sementara, Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka. Dan menurut kesepakatan damai Israel-Palestina 1993, status final Yerusalem akan dibahas dalam tahap akhir perundingan damai.
Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional, dan semua negara, termasuk sekutu terdekat Israel, AS, selama ini mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv.
Sejak 1967, Israel telah membangun selusin permukiman, rumah bagi sekitar 200.000 orang Yahudi, di Yerusalem Timur. Menurut hukum internasional langkah ini ilegal, meski Israel terus mengelak.
Seperti dikutip dari berbagai sumber, berikut respons dunia atas wacana pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem:
1. Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron (39) via telepon pada Senin 4 Desember telah menyampaikan pada Trump bahwa ia "prihatin" dengan rencana sepihak presiden AS tersebut untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Setiap keputusan mengenai status kota yang diperebutkan harus 'dalam kerangka negosiasi antara Israel dan Palestina'," kata Macron seperti dimuat dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Prancis yang dilansir CNN.
Lebih lanjut, Macron menegaskan bahwa standar posisi internasional, status Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan damai antara Israel dan Palestina dan terutama yang berhubungan dengan pembentukan dua negara, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Yerusalem sebagai ibu kota mereka.
Advertisement
2. Arab Saudi
Sekutu utama Negeri Paman Sam di Timur Tengah, Arab Saudi, melalui Duta Besarnya di Washington, Pangeran Khalid bin Salman merilis pernyataan senada dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
"Setiap pengumuman sebelum penyelesaian akhir memiliki dampak merugikan pada proses perdamaian dan akan meningkatkan ketegangan di kawasan," kata Pangeran Khalid bin Salman.
Di samping itu, diplomat Saudi tersebut juga menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan AS mengenai penyelesaian damai di Timur Tengah dan tetap berkomitmen atas solusi damai 1967.
"Kami bekerja sama dengan tim negosiasi damai Presiden untuk mencapai penyelesaian yang adil," imbuhnya.
3. Mesir
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri dilaporkan telah berbincang dengan mitranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson. Shukri memperingatkan Negeri Paman Sam akan bahaya yang mungkin terjadi jika Trump nekat melaksanakan rencana tersebut.
Seperti dikutip dari haaretz.com, Shukri menekankan bahwa pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak hanya akan mengubah kebijakan luar negeri AS yang konsisten selama beberapa dekade, tapi juga dapat memicu kekerasan di Timur Tengah dan runtuhnya proses perdamaian dua negara.
Diplomat Mesir tersebut menyatakan bahwa makna historis dan religius Yerusalem harus disikapi dengan kehati-hatian ketika dikaitkan dengan status diplomatik kota tersebut. Menurutnya, isu ini tidak hanya penting bagi Palestina, tapi juga dunia Arab dan muslim.
Shukri menambahkan bahwa Mesir tertarik untuk membantu membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai yang adil dan komprehensif.
Advertisement
4. Yordania
Menteri Luar Negeri Yordania memperingatkan Amerika Serikat akan "konsekuensi berbahaya" jika Negeri Paman Sam memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ayman Safadi mengatakan, ia telah menegaskan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson bahwa deklarasi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan memicu kemarahan besar di dunia Arab dan muslim.
"Berbicara dengan Menlu AS Tillerson mengenai konsekuensi berbahaya bila mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu akan memicu kemarahan di dunia Arab dan muslim, memantik ketegangan dan membahayakan upaya perdamaian," tulis Menlu Safadi di akun Twitternya pada Senin 4 Desember.
Sebelumnya, tepatnya pekan lalu, Raja Abdullah telah memperingatkan pemerintahan Trump bahaya tentang memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem.
Suami dari Ratu Rania itu menerangkan bahwa langkah tersebut dapat "menjadi amunisi" bagi kelompok teroris di Timur Tengah dan menyebabkan runtuhnya inisiatif perdamaian yang tengah diupayakan.
5. Turki
Turki juga bergabung dengan pihak yang menentang rencana Trump. Harian berbahasa Inggris Turki, Hurriyet Daily News, pada Senin melaporkan bahwa Wakil Perdana Menteri, Bekir Bozdag menyebut pengakuan atas Yerusalem merupakan "bencana" bagi kawasan.
Bozdag menuturkan, jika Trump ngotot dengan keinginannya, maka pihaknya akan "sepenuhnya mengabaikan proses perdamaian" dan "membuka jalan bagi sebuah ketidaknyamanan baru".
Menurut Bozdag, baik warga Israel dan Palestina tidak akan diuntungkan dengan kebijakan Trump. "Jika langkah lain diambil atas Yerusalem yang statusnya dilindungi kesepakatan internasional, maka hasilnya akan menjadi bencana".
"Kesepakatan internasional dan resolusi PBB mewajibkan perlindungan terhadap status Yerusalem dan PBB memiliki komitmen terpisah untuk menjaga status ini. Turki, sekali lagi mengingatkan semua orang akan tanggung jawab dan komitmen mereka terkait hal tersebut," ungkap Bozdag.
Advertisement
