Liputan6.com, Jakarta - Langkah Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI tinggal selangkah lagi. Komisi I DPR mengetuk palu tanda setuju Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu, jadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Komisi I DPR menyatakan, keputusan itu diambil setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan selama hampir enam jam.
Advertisement
"Setelah fit and proper test dan seluruh fraksi maka rapat pada Rabu 6 Desember 2017, Komisi I memberi persetujuan Marsekal Hadi Tjahjanto jadi panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.
Ia menilai, Hadi memiliki rekam jejak mumpuni dan memenuhi syarat serta kecakapan. Karena itu, Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Gatot Nurmantyo.
"Komisi I menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo," ujar dia.
Abdul Kharis menyatakan, pemberian persetujuan itu dimulai tiga tahap yakni secara administrasi, visi misi, dan pendalaman.
Kata dia, untuk pertanyaan yang diberikan kepada Hadi Tjahjanto saat fit and proper test meliputi beberapa hal seperti tentang kepemimpinan.
"Yang ditanyakan ke panglima tentang kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.
Pelaporan hasil fit and proper test akan segera diserahkan kepada rapat paripurna DPR sebelum reses anggota dewan. Reses DPR dimulai pada 13 Desember 2017.
Setelah dibacakan persetujuan calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto di rapat paripurna, DPR akan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo.
Kendati begitu, Abdul Kharus belum mengetahui tepat pelaksanaan rapat paripurna itu. "Kita tunggu Bamus, bagi kami lebih cepat semakin baik," jelas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:
Beber Program
Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih atas semua doa yang diberikan selama uji kelayakan dan kepatutan.
"Syukur Alhamdulillah, semuanya bisa berjalan baik berkat doa dari teman-teman semua, terima kasih," ujar Hadi, Rabu 6 Desember 2017.
Jajaran TNI AU, AD, dan AL, dan polisi yang hadir menyaksikan uji kelayakan dan kepatutan turut antusias menyambut kabar bahagia ini. Sorak sorai menemani Hadi Tjahjanto selama dirinya berjalan keluar dari ruangan.
Menuju eskalator, rekan-rekan TNI Hadi pun membopongnya ke atas. Hadi pun terlihat jelas dari kerumunan media yang mengerubunginya.
Hadi Tjahjanto menikmati "suguhan" dari kawan-kawannya tersebut. Ia pun melepaskan tawa.
Selama uji kelayakan, Hadi memaparkan sejumlah gagasan, di antaranya soal semakin tingginya ancaman perang siber saat ini.
"Keamanan nasional lainnya yang harus dihadapi para era informasi saat ini. Dimensi dunia maya hampir dua pertiga aspek kehidupan manusia memerlukan suatu pengamanan di dalamnya," kata Hadi Tjahjanto.
Dia menjelaskan, serangan siber dalam konteks perang pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran. Meskipun belum mampu menghentikan, konsep ini dapat menjadi suatu opsi yang setara dengan senjata kinetik.
"Pada sisi lainnya, menunjukkan bahwa keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan nasional," papar dia.
Hadi juga menyinggung sebagai negara kepulauan, Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut. Itu termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan dengan wilayah yang menjadi yurisdiksi.
Kata Hadi, saat ini marak perampokan di kawasan perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sehingga hal itu menjadi tanggungjawab Indonesia, khususnya TNI.
"Terlebih lagi dengan kasus yang menimpa WNI pada Maret 2016 oleh kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Pulau Sulu dan Pulau Basilan. Kasus ini tanggungjawab bahkan telah mutlak berada di tangan TNI," kata Hadi Tjahjanto.
Selain itu, kata dia, terdapat bentuk kejahatan lainnya yang sangat merugikan Indonesia yaitu illegal fishing dan berbagai penyelundupan barang, manusia, senjata hingga obat-onat terlarang.
"Kejahatan ini bahkan kerap menjadi bagian dari ancaman lain yang lebih besar dan terorganisir secara internasional," ujar dia.
Advertisement
Dinilai Penuhi Syarat
Juru bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki banyak pertimbangan, sehingga memilih Hadi sebagai calon tunggal pengganti Gatot Nurmantyo. Salah satunya, Hadi dianggap memenuhi syarat panglima TNI sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Johan juga menuturkan sosok Hadi dianggap layak menjabat sebagai Panglima TNI. Merujuk pada surat yang dilayangkan Presiden kepada DPR, Hadi tercatat sebagai sosok yang cakap dan mumpuni.
"Di UU TNI itu kan persyaratan menjadi Panglima TNI pernah menjadi kepala staf? Perwira aktif, perwira tinggi aktif, atau sedang menjadi kepala staf," ucap Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Selain itu, Hadi Tjahjanto bukan orang asing di mata Jokowi. Sebelum menjadi KSAU, Jokowi telah menunjuk Hadi menjadi Sekretaris Militer Presiden, kemudian diangkat menjadi irjen di Kementerian Pertahanan.
"Saya kira semua bukan orang asing buat Pak Jokowi, ya. Kepala staf angkatan di TNI itu tentu tidak asing. Karena Presiden kan atasan masing-masing kepala staf, termasuk Panglima TNI," terang Johan.
Menurut Johan, pembahasan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru dibahas Jokowi dalam waktu dekat. Pasalnya, Jenderal Gatot Nurmantyo baru akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2017.
"Saya kira belum lama proses pengajuannya. Karena Pak Gatot baru akan pensiun pada 1 April 2018. Karena itu, perbincangan kalau diskusi berkaitan dengan calon pengganti Panglima TNI baru-baru ini," ucap dia.
