Liputan6.com, Jakarta - Polri baru saja melakukan pertemuan membahas perkembangan penanggulangan kejahatan lintas negara. Salah satu pembahasan dalam pertemuan yang berlangsung di Markas Kepolisian Selandia Baru di Wellington, adalah tentang kasus perdagangan manusia gaya baru.
Diketahui, Indonesia dan Selandia Baru sebelumnya telah menyepakati The 6th Bilateral Working Group (BWG) pada 11 April 2017.
Advertisement
"Ada fenomena baru dari pelaku perdagangan manusia. Saat ini lebih cenderung sebagai Migran Ekonomi," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Ia mengatakan, para penyelundup manusia itu terus berinovasi lewat pola. Ari Dono memberi contoh saat kapal berbendara Srilanka terdampar di laut Nias Utara pada 9 Agustus 2017.
Dari hasil pemeriksaan Satgas People Smuggling Bareskrim Polri ditemukan ada 33 warga negara Srilanka yang berencana menuju Selandia Baru. Mereka diorganisir oleh penyelundup dari Srilanka.
Kemudian, pada 26 Oktober 2017, ada 41 orang asal Vietnam yang juga rencananya diselundupkan ke Selandia Baru. Namun kemudian terdampar di Pulau Tablolong NTT dan masih dalam proses penyidikan.
Karena itu, Ari Dono berpendapat Indonesia dan Selandia Baru harus segera meningkatkan koordinasi, terutama soal kurangnya personel dan intensivitas.
"Semuanya mesti segera diharmonisasi. Untuk penyegeraan pengungkapan para pelaku perdagangan manusia," kata Ari Dono.
Sinyal Positif
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Selandia Baru Mike Clement memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polri atas capaian kerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia.
"Kami (Selandia Baru) memiliki permasalahan yang sama untuk penyelundupan manusia, dan kami berterima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan bersama kedua negara,” katanya.
"Tertangkap langsung dipenjara. Meskipun lolos, pastinya akan sulit mendapatkan status kewarganegaraan," sambung dia.
Ari Dono menimpali, hasil pertemuan itu akan menjadi sinyal positif untuk memberantas salah satu kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.
"Indonesia dan Selandia Baru sepakat meningkatkan upaya pendeteksian terkait para sindikat yang beroperasi di masing-masing wilayah. Selain itu juga, peningkatan kualitas dan kemampuan personel perdagangan manusia," tandas Ari Dono.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement