Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan pengakuan AS terhadap kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendapatkan kritik keras dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sebagai koordinator peran diplomasi parlemen Indonesia, Fadli Zon menilai kebijakan Trump ini sangat provokatif dan dapat merusak upaya perdamaian yang sedang berjalan antara Palestina-Israel.
Advertisement
“Kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ini sangat provokatif. Hal ini tak hanya akan merusak prospek perdamaian Palestina-Israel, namun juga dapat memicu konflik baru di Timur Tengah,” kata Fadli di Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Dia menambahkan keputusan Trump memiliki landasan formal dalam UU yang disetujui Kongres AS tahun 1995. Selain memang itu janji kampanyenya. Tapi sebagai negara yang berperan penting dalam perdamaian Israel-Palestina, Trump masih memiliki opsi lain. Yaitu dengan menandatangani the waiver penundaan realokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Hal inilah yang dijalankan oleh Presiden AS sejak tahun 1995. Clinton, Obama, dan bahkan Bush yang sama-sama dari Partai Republik, mengambil opsi ini,” jelas dia.
Di sisi lain, lanjut politikus Gerindra ini, pengumuman Trump jelas melanggar konsensus internasional tentang status kota Yerusalem. Konsensus internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.181 tahun 1947 menganggap Yerusalem adalah wilayah yang harusnya berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Sehingga, keputusan Trump ini jelas bertentangan.
“Saya memandang Trump harus memikirkan ulang kebijakannya ini. Hampir seluruh negara-negara besar, termasuk negara yang dekat dengan AS seperti Inggris, Perancis, dan Arab Saudi, meminta agar kebijakan tersebut dipikirkan ulang. Sebab dengan adanya keputusan sepihak ink, sama saja menghancurkan upaya perdamaian di Yerusalem yang telah dibangun sejak 70 tahun,” terang dia.
Ia mengapresiasi sikap kementerian luar negeri Indonesia yang telah memanggil Dubes AS. Namun akan lebih baik lagi jika Presiden Jokowi dapat langsung memberikan pernyataan yang lebih lugas.
"Bahkan dapat menyampaikan langsung kepada Trump. Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab lebih untuk menyampaikan sikap penolakan tersebut," imbuh dia.
Percayakan ke Pemerintah
Percayakan ke Pemerintah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan masyarakat Indonesia dapat memprotes kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem. Namun begitu cara yang digunakan hendaknya tidak berlebihan.
Dia meminta agar masyarakat mempercaya upaya pemerintah Indonesia. Karena semuanya sudah satu sikap, yaitu memprotes keras Yerusalem menjadi ibukota Israel.
"Masyarakat enggak perlu ikut-ikut. Laksanakan protes saja lewat media karena kalau terlampau terlibat, energi kita habis. Kita percayakan kepada pemerintah saja dan sekaligus boleh satu dua perwakilan ke kedutaaan AS. Sebab sikap seluruh bangsa Indonesia jelas ya semua sama, memprotes keras," ucap Cak Imin dalam sebuah diskusi di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk pro aktif melakukan konsolidasi. Baik ke negara yang tergabung dalam OKI ataupun negara lain yang ikut memprotes.
"Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah menghadapi kengawuran langkah-langkah AS gara-gara kampanye internal AS. Itu kan janji kampanye yang kemudian akan berdampak terhadap perdamaian. Oleh karena itu kami harap pemerintah proaktif. Insya Allah melalui Bu Menlu dan Presiden akan melakukan langkah," tutur Cak Imin.
Dia juga meminta, agar solidaritas seluruh warga dunia harus digalang untuk menekan AS. Agar, lanjutnya, kengawuran tindakan ini tidak berdampak pada memanasnya politik dunia.
"Dan agar tetap damai. Sehingga tidak ada pergolakan khususnya di Timur Tengah," tegas Cak Imin.
Sementara itu, Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Kadir Karding menyarankan, aparat keamanan khususnya kepolisian mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi pasca pengumuman sikap Amerika terhadap Yerusalem.
Sebab, masih kata dia, bukan tidak mungkin sikap Amerika akan mendorong kelompok-kelompok tertentu melakukan aksi kekerasan di tempat-tempat yang menjadi simbol Amerika.
"Saya meminta polisi mengantisipasi keamanan, khususnya ancaman terorisme,” jelas Karding.
Isu soal Yerussalem, lanjut dia, merupakan isu yang sensitif bagi bangsa Indonesia. Hal ini tidak saja karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar, tapi juga karena faktor kesejaharan yang panjang antar ke dua bangsa.
"Sejak era kemerdekaan hingga sekarang Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina," kata Karding.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Advertisement
