Liputan6.com, Bengkulu - PT Pertamina (Persero) berencana menambah empat lembaga penyalur resmi Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada 2018.
General Manager Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Erwin Hiswanto mengatakan, Pertamina Sumbagsel empat lembaga penyalur tersebut berlokasi di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).
Lokasinya meliputi dua titik di Sumatera Selatan, satu titik di Lampung dan satu titik di Lampung Barat.
Baca Juga
Advertisement
"Tahun depan ada empat. Dua di Sumsel, satu di Lampung dan satunya lagi di Lampung Barat," kata dia di Bengkulu, Jumat (8/12/2017).
Erwin melanjutkan, Pertamina akan terus menambah lembaga penyalur resmi, agar masyarakat menikmati BBM khususnya jenis Premium dan Solar bersubsidi dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.
"Di Sumbagsel ini akan berkembang terus (penambahan lembaga penyalur resmi)," tutur dia.
Erwin mengungkapkan, pada tahun ini Pertamina bekerja sama dengan koperasi, membangun satu lembaga penyalur resmi BBM Satu Harga di satu titik yakni Pulau Enggano. "Tahun ini kita bangun SPBU Kompak di Enggano, dioperasikan koperasi," dia menandaskan.
BBM Satu Harga Bikin Biaya Operasional Pertamina Melonjak Rp 3 T
Biaya operasional PT Pertamina (Persero) diprediksi membengkak Rp 3 triliun, jika 150 lembaga penyalur resmi Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga telah beroperasi.
Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, Pertamina menanggung biaya penyaluran dalam pelaksanaan program BBM satu harga.
Tahun ini ada 48 titik lembaga penyalur BBM satu harga yang dipasok dari Pertamina. Seiring beroperasinya lembaga penyalur ini, biaya yang ditanggung perusahaan mencapai Rp 280 miliar.
"Kalau kita hitung tahun ini, karena ini baru mulai, cost kita sampai Rp 280 miliar di 2017," kata Elia, di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Elia melanjutkan, jumlah lembaga penyalur akan terus bertambah dalam 2 tahun ke depan, dengan begitu biaya operasional pengiriman yang ditanggung Pertamina pun membengkak.
Pada 2018, lembaga penyalur BBM Satu Harga akan menjadi 104 titik. Dari sini, membuat biaya operasional bertambah Rp 1,3 triliun.
Demikian pula pada 2019, lembaga penyalur kembali bertambah menjadi 150 titik sesuai target. Dengan begitu biaya operasional Pertamina membengkak kembali menjadi Rp 3 triliun.
Menurut Elia, meski Pertamina menanggung beban biaya operasional besar atas pelaksanaan BBM satu harga, pemerintah belum pernah menyinggung masalah kompensasi yang diberikan ke Pertamina atas dijalaninya tugas tersebut.
"Per tahun, beban biaya itu diberikan ke Pertamina. Ini belum ada pembicaraan yang dikompensasikan," dia menandaskan.
Advertisement
