Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan nilai investasi untuk proyek light rail transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun. Dana tersebut akan diperoleh dari berbagai sumber.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah memberikan dukungan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp 1,4 triliun. Dana tersebut akan dikembangkan sehingga menjadi Rp 4,2 triliun.
"Jadi skema yang ada Adhi mendapat PMN di tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun. Dia melakukan right issue plus investasi di dalam pembangunan menggunakan balance sheet dia sehingga mencapai Rp 4,2 triliun," kata dia di Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Baca Juga
Advertisement
Kemudian, pemerintah juga memberikan PMN dengan total Rp 7,6 triliun kepada PT KAI. Dari situ, KAI akan menarik pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun. Total dana yang dihimpun mencapai Rp 25,7 triliun.
"Kemudian KAI yang mendapat PMN Rp 7,6 triliun dalam hal ini akan meminjam Rp 18,1 triliun sehingga dia memiliki Rp 25,7 triliun dalam jangka waktu pinjaman 17 tahun," kata dia.
Untuk pengembalian pinjaman, pemerintah mengandalkan penerimaan dari tiket serta penerimaan dari pengembang transit oriented development (TOD).
Lalu, pemerintah juga akan memberikan subsidi selama 12 tahun ke depan. Terkait besaran tiket serta besaran subsidi akan ditentukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Gap-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu memang dalam kesepekatan ini kami meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan kesepakatan dengan KAI mengenai tarif dan subsidi yang akan diperlukan untuk LRT dalam masa pengembalian pinjaman," tutup dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
LRT Fase II
Sebelumnya, perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korea Rail Network Authority (KRNA) akan mendanai pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase II. Korea Rail Network Authority siap mengucurkan dana US$ 500 juta untuk LRT koridor Velodrome-Dukuh ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah menjadi saksi dalam penandatanganan kerja sama perusahaan dari Korea dan Indonesia.
"Tadi ada MoU (Memorandum of Understanding) di bidang infrastruktur dengan Korea, Jakpro akan mengembangkan LRT Jakarta. Kedua, membangun saluran air bersih dan ketiga, kerja sama antara PT PP untuk pembangunan rumah," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/11/2017).
Khusus untuk proyek LRT Jakarta, kesepakatan kerja sama antara dua pihak tidak tiba-tiba karena merupakan tindak lanjut dari forum bisnis yang telah diadakan sebelumnya. Namun, Basuki tidak secara rinci menjelaskan mengenai detil kerja sama tersebut.
Terpisah, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi menjelaskan kerja sama tersebut merupakan bagian dari kelanjutan dari nota kesepahaman yang sudah ditandatangani bersama pada 2016 lalu.
Korea Rail Network Authority membantu studi kelayakan untuk penyempurnaan trase seluruh koridor LRT di wilayah DKI Jakarta.
Advertisement
