Ketum Baru Buka Peluang Nama Baru Cagub-Cawagub dari Golkar?

Akom menyebutkan, dengan Munaslub yang memutuskan ketua umum baru, dipastikan bisa membuka peluang peninjauan ulang rekomendasi cagub.

oleh Moch Harun Syah diperbarui 11 Des 2017, 07:57 WIB
Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan keterangan usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDIP Megawati di Kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (26/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Soksi Ade Komarudin mengatakan, alangkah baiknya jika DPP Golkar cepat mengambil keputusan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Menurut dia, sikap DPP Golkar yang mengulur-ulur waktu gelaran Munaslub bisa fatal bagi para kader yang maju bertarung dalam Pilkada Serentak tahun depan.

"Ini harus Desember Munaslub. Ini kan tahun depan tanggal 10 Januari sudah pendaftaran (Pilkada Serentak). Kita kan juga harus bangun soliditas," kata Ade Komarudin di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu 10 Desember 2017.

Pria yang kerap disapa Akom ini menyebutkan, dengan Munaslub yang memutuskan ketua umum baru dipastikan bisa membuka peluang peninjauan ulang terkait rekomendasi cagub dan cawagub.

Dia menuturkan, semua kemungkinan termasuk munculnya nama baru untuk maju cagub cawagub masih bisa terjadi jika DPP Golkar segera menggelar Munaslub.

"Nah rekomendasi cagub cawagub yang teken (tanda tangan) itu kan harus ketua umum. Bisa jadi akan ada pengulangan. Dan ada peluang ditinjau lagi kalau ada keburu waktunya. Karena kan hasil tinjau dan konsolidasi tadi," imbuh mantan Ketua DPR RI itu.

Namun bukan berarti semua cagub dan cawagub yang telah diberi rekomendasi semua ditinjau. Apalagi jika mengingat waktu Pilkada serentak yang sudah dekat.

"Ya belum tentu semua. Kita lihat waktu juga," Akom memungkasi.

 


Pilih Ketua Umum

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar 1983-1987 Sarwono Kusumaatmadja mengingatkan, dalam Munaslub nanti, para kader tidak salah dalam memilih Ketua Umum pengganti Setya Novanto atau Setnov.

Hal ini lantaran dia menganggap saat pimpinan Setnov, Partai Golkar 'jeblok' di mata masyarakat. Seperti diketahui, Setnov menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Ini ada orang yang kebetulan Ketua Umum yang bikin barangnya jeblok. Karena sudah ada konsensus bahwa dia biang keladi partai itu jeblok, diganti," ujar Sarwono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 8 Desember 2017.

Dia lantas mengingatkan jangan sampai dalam munaslub pemilihan ketua umum, kader Partai Golkar salah memilih.

"Harus munas, munaslub praktis dulu, tapi kalau salah milih orang, jeblok lagi (Partai Golkar)," ucapnya.

Terkait siapa yang akan menggantikan Setnov di kursi Ketua Umum, Sarwono enggan bicara banyak. Karena menurutnya, politik itu penuh dengan ketidakpastian. Sebagai orang yang saat ini tidak berada dalam lingkup DPP Partai Golkar, Sarwono mengaku tidak bisa apa-apa untuk menyelamatkan partai agar tidak jeblok lagi.

Saksikan video di bawah ini:

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya