Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump mengeluarkan pernyataan panas yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sejak saat itu, kecaman bertubi-tubi dilayangkan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada miliarder nyentrik tersebut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani memperkirakan bola panas yang dilempar Trump dengan memutuskan secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak akan mengganggu perdagangan antar negara, termasuk Indonesia dan AS.
Baca Juga
Advertisement
"Mudah-mudahan tidak lah (mengganggu) ke perdagangan. Justru momentum ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan antar negara," ujar Rosan usai menghadiri acara Seminar Nasional Outlook Industri 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Dia menilai, Indonesia dan pemimpin negara lain sudah mengantisipasi kebijakan kontradiktif yang selalu digembar-gemborkan Trump. Sehingga menurutnya, dunia sudah akan terbiasa dengan segala tindak tanduk Trump.
"Pemerintah (Indonesia) dan dunia sudah mengantisipasi akan banyak kebijakan Trump yang kontradiktif, semisal proteksionisme perdagangan. Orang makin lama makin terbiasa dengan hal-hal aneh (Trump). Semoga tidak berdampak ke perdagangan," terang Rosan.
Buntut dari pernyataan Trump tersebut pun, diakui Rosan tidak mengganggu hubungan antara Kadin Indonesia dengan Kadin AS atau antar pelaku usaha. "Tidak lah, jalan saja terus. Dagang saja," tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kata Sri Mulyani
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masih enggan menjelaskan rinci. Namun dia memastikan bahwa hal tersebut penting bagi Indonesia.
"Nanti Pak Presiden yang akan menyampaikan pandangannya, aku tidak bikin itu (statement) dulu. Itu (pernyataan Trump soal ibu kota Yerusalem) penting, tapi nanti Pak Presiden yang menyampaikan," kata Sri Mulyani di JCC, Kamis (7/12/2017).
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan, pemerintah akan terus memantau perkembangan dari deklarasi pengakuan Trump.
Dalam hal ini, berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Kita melakukan monitoring secara cermat, di pasar saham kan ada OJK. Untuk sekala lebih besar ada KSSK yang selalu berkoordinasi meng-update isu-isu terkini. Kita perhatikan faktor-faktor itu dalam pemahaman kita, dan kita perhatikan terus," jelasnya.
Advertisement
