KPK: Berdasar Putusan MK, Praperadilan Setya Novanto Gugur

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa permohonan praperadilan Ketua DPR RI nonaktif Setya Novanto seharusnya langsung gugur begitu majelis hakim mengetok palu tanda sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dibuka.

Hal tersebut berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 102/PUU-XIII/2015.

"Sederhana MK menafsirkan bahwa pelimpahan perkara pokok yang membuat praperadilan gugur itu, dihitung sejak persidangan pertama dilakukan atau diselenggarakan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Adapun putusan MK yang dimaksud tersebut berbunyi: Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

"Persidangan sudah diselenggarakan sejak hakim hadir di persidangan dan membuka proses persidangan itu terbuka untuk umum, sampai jaksa menghadirkan terdakwa," kata Febri.

Dia yakin, Hakim Tunggal Kusno yang menangani sidang praperadilan Ketua Umum Partai Golkar itu juga akan mempertimbangkan hal putusan MK tersebut.