Liputan6.com, Istanbul - Usai KTT Luar Biasa Soal Yerusalem yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merilis pernyataan formal gabungan (joint communique) para negara anggota.
Communique itu berisi 18 sikap OKI dan gagasan langkah diplomasi yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut guna menangani isu Al Quds Al Sharif.
Poin pertama communique itu menyatakan bahwa OKI, "Menolak dan mengutuk keras keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Al Quds Al Sharif sebagai ibu kota Israel".
OKI juga mendesak seluruh negara anggota untuk, "Memberikan prioritas atas isu Palestina dalam diskursus sehari-hari, agenda politik, dan hubungan kemitraan dengan negara lain di dunia".
Baca Juga
Advertisement
Dalam poin lain, organisasi itu juga menegaskan kembali bahwa krisis terkait Palestina dan Israel harus diselesaikan secara damai berdasarkan solusi dua negara atau "two states solution", dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Solusi itu dapat dicapai dengan menggunakan mekanisme 2002 Arab Peade Initiative.
Communique itu turut menekankan kembali tentang sentralitas Palestina dan Al Quds Al Sharif untuk umat muslim dan kristiani.
OKI juga mendesak seluruh negara anggota untuk tidak mendukung langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Organisasi itu juga menekan anggotanya untuk tidak memindahkan kantor misi diplomatik mereka ke Al Quds Al Sharif.
Organisasi itu juga meminta agar Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk segera menetapkan status legal terhadap Yerusalem dan menghentikan pendudukan Israel di tanah Palestina.
Communique juga mengimbau kepada negara anggota OKI untuk meninjau kembali hubungan bilateral mereka dengan Israel, demi menyelaraskan sikap keprihatinan dan solidaritas terhadap Yerusalem dan Palestina.
Communique OKI Soal Yerusalem, Akankah Membuat Perbedaan?
Seperti dikutip dari BBC, Kamis, 14 Desember 2017, KTT Luar Biasa OKI Soal Yerusalem -- yang menghasilkan joint communique sikap dan gagasan langkah diplomatik terkait krisis Al Quds Al Sharif -- tak akan memberikan banyak perbedaan. Khususnya, guna mendesak Amerika Serikat mengubah pendiriannya terhadap Yerusalem.
Mengapa tak memberikan banyak perbedaan?
Menurut laporan Koresponden BBC yang hadir di KTT Istanbul, banyak anggota OKI yang tidak diwakili oleh kepala negaranya dan hanya mengirim pejabat setingkat menteri.
Arab Saudi dan Mesir adalah beberapa negara besar yang menjadi anggota OKI yang hanya mengirim pejabat setingkat menteri pada KTT tersebut.
Hal itu, menurut BBC, seakan menyimbolkan bahwa prioritas negara anggota OKI terkait isu Yerusalem masih belum seragam.
Dampaknya, ketika KTT berlabel "luar biasa" itu masih belum diisi secara penuh oleh kepala negara anggota OKI, maka kecil kemungkinan Presiden Donald Trump akan menghiraukan hasil forum tersebut.
Kendati demikian, beberapa negara anggota OKI menunjukkan komitmen kuat pada krisis yang menimpa Al Quds Al Sharif.
Turki, yang juga anggota NATO, misalnya. Presiden Reccep Erdogan telah melontarkan retorika pedas terhadap AS dalam isu Yerusalem.
Sementara Indonesia, dengan diujung-tombaki oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi gencar mengusulkan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara maupun komunitas internasional guna membahas isu tersebut.
Advertisement
